Empat Tersangka Suap Anggaran PUPR Mojokerto Ditahan

Achmad Zulfikar Fazli    •    Minggu, 18 Jun 2017 00:08 WIB
kasus korupsi
Empat Tersangka Suap Anggaran PUPR Mojokerto Ditahan
Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo menggunakan rompi tahanan seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (17/6). Foto: Antara/Hafidz Mubarak

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan empat tersangka kasus dugaan pemulusan pengalihan anggaran hibah PENS (Politeknik Elektronik Negeri Surabaya) menjadi anggaran Program Penataan Lingkungan pada Dinas PUPR Mojokerto, tahun anggaran 2017.

Mereka adalah Ketua DPRD Mojokerto Purnomo, Wakil Ketua DPRD Mojokerto, Abdullah Fanani dan Umar Faruq dan Kepala Dinas PU Mojokerto, Wiwiet Febryanto.

"Para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Sabtu 17 Juni 2017.

Para tersangka ditahan di empat lokasi berbeda. Purnomo dijebloskan ke Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK Pomdan Jaya Guntur. Sementara itu, Fanani mendekam di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan.

Kemudian, Wiwiet ditahan di Rutan Klas I Cipinang Jaktim. Sedangkan, Umar ditahan di Rutan Polres Metro Jakpus.

Tim Satgas KPK mengamankan enam orang dalam operasi tangkap tangan di Mojokerto, Jawa Timur, Jumat malam, 16 Juni 2017. Empat di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

Empat orang tersangka tersebut yakni, Ketua DPRD Kota Mojokerto asal PDIP, Purnomo, serta dua wakilnya, Umar Faruq dan Abdullah Fanani. Sementara satu tersangka lainnya yakni, Kadis PU Mojokerto, Wiwiet Febryanto.

Keempatnya terlibat kasus dugaan suap pemulusan pengalihan anggaran hibah PENS (Politeknik Elektronik Negeri Surabaya) menjadi anggaran Program Penataan Lingkungan pada Dinas PUPR Mojokerto, tahun anggaran 2017.

Sedangkan, dua orang lainnya berinisial T dan H yang diduga sebagai perantara suap antara Wiwiet dengan tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto, masih berstatus saksi.

Wiwiet sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberntasan tipikor sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Purnomo, Fanani dan Umar sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 


(SUR)

KPK Tegaskan Penuhi Aspek Hukum dan Medis dalam Penanganan Novanto

KPK Tegaskan Penuhi Aspek Hukum dan Medis dalam Penanganan Novanto

25 minutes Ago

KPK menegaskan sudah bertindak sesuai prosedur terhadap Setya Novanto. 

BERITA LAINNYA