KPK Periksa CEO PT Muara Wisesa Terkait Reklamasi Teluk Jakarta

Juven Martua Sitompul    •    Rabu, 15 Nov 2017 16:40 WIB
reklamasi teluk jakarta
KPK Periksa CEO PT Muara Wisesa Terkait Reklamasi Teluk Jakarta
CEO PT Muara Wisesa Samudera, Halim Kumala. Foto: MTVN/Juven Martua Sitompul.

Jakarta: CEO PT Muara Wisesa Samudera, Halim Kumala, selesai diperiksa penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Halim diperiksa terkait penyelidikan dugaan korupsi korporasi dalam suap pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP) yang mengatur reklamasi Teluk Jakarta.
 
Halim tidak mau banyak bicara soal materi pemeriksaannya hari ini. Dia mengaku hanya menyerahkan berkas ke KPK.
 
"Cuma kasih berkas. Udah udah tenang. Enggak ada ditanya. Terkaitnya kan berkasnya diperiksa," kata Halim di gedung KPK, Jakarta, Rabu 15 November 2017.

Baca: Ketua BPRD Diberondong 115 Pertanyaan

Perusahaan Halim merupakan anak usaha PT Agung Podomoro Land. Perusahaan ini merupakan penggarap Pulau G.
 
Halim terus menerobos kerumunan wartawan yang terus mencecarnya dengan sejumlah pertanyaan. Namun, dia lagi-lagi menolak menjawab semua pertanyaan tersebut. "Eggak ada. Nanyanya di dalam," ujar dia.
 
Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan Halim dimintai keterangan terkait pengembangan perkara suap pembahasan raperda reklamasi Teluk Jakarta. Dia belum bisa berbicara banyak soal materi pemeriksaan karena kasus masih di tingkat penyelidikan.
 
"Proses pengembangan itu sekarang dalam tahap penyelidikan. Saya belum bisa bicara banyak kalau penanganan perkara itu masih di tingkat penyelidikan," kata Febri.
 
KPK mulai membuka penyelidikan baru kasus dugaan korupsi reklamasi Teluk Jakarta. Salah satu yang disasar penyidik lembaga antikorupsi adalah keterlibatan korporasi dalam proyek tersebut.
 
Pejabat Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta telah dimintai keterangan penyelidik. Di antaranya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Kepala Biro Tata Kota dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah DKI Jakarta Vera Revina Sari, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati serta Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik.

Baca: Polisi Temukan Selisih NJOP di Pulau Reklamasi

Dalam kasus ini, lembaga antirasuah sudah menjerat mantan anggota DPRD DKI Mohamad Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja serta anak buahnya Trinanda Prihantoro.
 
Ariesman selaku pengembang dijerat karena menyuap Sanusi yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD DKI sebanyak Rp2 miliar. Uang diberikan untuk memuluskan pembahasan Raperda tentang RTRKS Pantura Jakarta, khususnya terkait pasal kontribusi tambahan untuk pengembang.




(FZN)