KY Dinilai Ngotot Memperluas Kewenangan Lewat RUU Jabatan Hakim

Renatha Swasty    •    Selasa, 21 Mar 2017 08:34 WIB
komisi yudisial
KY Dinilai Ngotot Memperluas Kewenangan Lewat RUU Jabatan Hakim
Ilustrasi hakim - foto: MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Rancangan Undang-undang (RUU) Jabatan Hakim belum juga disahkan DPR RI. Padahal RUU itu ditargetkan rampung 2016. 

Setidaknya ada empat pihak yang berkepentingan dalam RUU itu. Yakni, DPR RI sebagai pihak yang inisiatif membuat undang-undang, Kementerian Hukum dan HAM yang mewakili kepentingan pemerintah, Mahkamah Agung (MA) pihak yang memiliki kepentingan langsung dengan RUU tersebut, dan Komisi Yudisial (KY).

Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Ismail Rumadhan menilai, KY paling banyak kepentingan dalam RUU ini. Dia bahkan melihat KY ngotot meloloskan RUU itu supaya memperluas kewenangan.

"Dalam beberapa kesempatan, KY secara terang-terangan menjelaskan bahwa ingin memperkuat dan memperluas kewenanganya pada empat bidang yang dirumuskan dalam draf RUU Jabatan Hakim versi KY yaitu rekrutmen hakim, promosi hakim, penilaian hakim," kata Ismail dalam siaran pers yang diterima, Selasa 21 Maret 2017. 

Padahal kata dia, posisi KY saat ini merupakan suatu Komisi yang diserahi kewenangan berdasarkan UU hanya mengawasi kode etik dan perilaku hakim di samping kewenangan lain. KY sama sekali tidak punya kewenangan untuk mengusul suatu RUU.

Terkait keinginan rekrut calon Hakim pun kata Ismail sudah ada putusan MK nomor 43 Tahun 2015. Dalam putusan disebut, KY tidak berwenang melakukan rekrutmen calon hakim. Rekrutmen calon hakim hanya kewenangan MA.

KY kata dia juga kerap membandingkan kewenangan KY di Indonesia dengan KY di Prancis, Jerman dan Belanda. Padahal kata dia perbandingan itu tidak proposional. 

Dalam beberapa kesempatan Ketua KY juga mengemukakan agar profesi hakim sebaiknya disamakan statusnya dengan profesi dosen. Ismail menegaskan keinginan itu tidak proporsional dan logis, sebab jabat profesi jika disamakan maka hilanglah statusnya sebagai jabatan atau lembaga profesi.

"Karena setiap profesi itu memiliki karakter dan ciri khas yang berbeda, jika disamakan maka bukan lagi namanya profesi, misalnya profesi notaris apa bisa disamakan dengan profesi dokter? atau profesi advokat bisa disamakan dengan profesi hakim? bahkan apa bisa profesi hakim disamakan dengan profesi dosen? Jika profesi hakim mau disamakan dengan profesi dosen maka hakim bukan lagi sebagai hakim namun profesinya menjadi dosen." tandas dia. 

Lantaran itu kata dia sebaiknya KY ikut membantu pemerintah maupun Mahkamah Agung untuk memberikan solusi yang terbaik bagi RUU jabatan hakim, agar menemukan posisi dan status terbaik bagi profesi hakim. Sehingga peran KY dalam hal menjaga martabat dan wibawa hakim tetap terjaga, dan dihormati oleh masyarakat.

"Jangan sebaliknya. Sehingga perlu dipertanyakan apa motif dibalik KY ngotot memperluas kewenangan tersebut? Jangan-jangan KY berkeinginan untuk melemahkan independensi kekuasaan kehakiman," tanya dia. 

Bila sudah begitu kata dia peran dan fungsi lembaga KY tidak efektif untuk melakukan kontrol terhadap lembaga atau kekuasaan lain dalam konteks pelaksanaan check anda balances system. Saat ini kata dia, sistem ketatanegaraan Indonesia sedang berjalan tidak normal. 

Semua lembaga lanjut Ismail terjebak pada kepentingan yang saling menyandera kepentingan yang lain. Untuk itu, satu-satunya yang diharapkan adalah peran lembaga yudikatif secara independen.

"Untuk mengontrol kekuasaan pelaksanaan fungsi kekuasaan eksekutif maupun legislatif," pungkas dia. 


(REN)

Sandi Ajak Warga Minang di DKI Gabung OK OCE

Sandi Ajak Warga Minang di DKI Gabung OK OCE

10 hours Ago

pihaknya bakal mengajak asosiasi para pedagang pasar untuk bergerak bersama menciptakan ekonomi…

BERITA LAINNYA