Urus Paspor tak Perlu Deposit Rp25 Juta

M Sholahadhin Azhar    •    Senin, 20 Mar 2017 12:36 WIB
paspor
Urus Paspor tak Perlu Deposit Rp25 Juta
Petugas melakukan perekaman data pemohon paspor di Kantor Imigrasi Klas II Blitar, Jawa Timur, Jumat (17/3/2017). Foto: Antara/Anshori

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM menganulir kebijakan yang mengharuskan seseorang memiliki tabungan minimal Rp25 juta untuk mengurus paspor dengan tujuan wisata. Keputusan diambil setelah muncul sentimen negatif masyarakat atas kewajiban deposito tersebut.

"Kami melihat trend sentimen masyarakat cenderung negatif. Artinya belum bisa memahami kata Rp25 juta tadi. Kami melihat ini jadi aspirasi. Mulai hari ini pemohon paspor dengan motif wisata tidak akan ditanyakan saldo Rp25 juta," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Imigrasi Pusat, Agung Sampurno saat konferensi pers di kantornya, Senin 20 Maret 2017.

Menurutnya, kebijakan deposit Rp25 juta hanya tertulis pada surat Dinas Korespondensi Internal. Pada surat edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor.IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non-prosedural yang ditetapkan 24 Februari 2017, tidak ada aturan itu.

Meski demikian, regulasi yang tertulis pada Dinas Korespondensi Internal sebagai kebijakan turunan diketahui oleh Ditjen Imigrasi. "Kebijakan ini ramai karena ada kalimat Rp25 juta," sebut Agung.


(Dari Kiri) Kasubdit Pengelolaan dan Analis Dokumen Perjalanan Kementerian Hukum dan HAM Agato Simamora, Kabag Humas dan Umum Agung Sampurno, Kasubdit Visa Barlian dan Kasubag Humas Arvin Gumilang berbicara dalam konperensi pers terkait kebijakan Keimigrasian tentang Pencegahan TKI Nonprosedural di Direktorat Imigrasi Kemenkumhan, Jakarta, Senin (20/3/2017). Foto: MI/Susanto

Agung menyebutkan, angka Rp25 juta itu hasil penghitungan tim Ditjen. Asumsinya sebagai biaya hidup warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri jika nantinya telantar atau menemui hambatan. Tadinya keputusan itu berlaku bagi pemohon paspor yang mengaku akan berwisata karena paling susah dilacak.

Sementara pemohon dengan motif lain seperti umroh atau bekerja, harus bisa menunjukkan surat rekomendasi dari Dinas Agama atau Dinas Ketenagakerjaan setempat. Agung juga menjabarkan bagaimana asal muasal desain peraturan. Diawali dengan kasus hilangnya 416 WNI saat umroh pada awal 2016. Ada verifikasi dan identifikasi dari perwakilan-perwakilan RI di Jeddah.

Menyikapi hal itu, Ditjen Imigrasi segera berkoordinasi dengan beberapa Kementerian dan Lembaga, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, BNP2TKI, Kemenag dan Bareskrim, "Muncul kesepakatan, masing-masing instansi bergerak. Nah kita menerbitkan rekomendasi ini," kata Agung.


(MBM)

Irman Kembali Diperiksa KPK sebagai Saksi Setnov

Irman Kembali Diperiksa KPK sebagai Saksi Setnov

1 hour Ago

KPK kembali memeriksa mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman. Irman diperiksa sebagai saksi un…

BERITA LAINNYA