Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan Deputi Informasi, Hukum, dan Kerjasama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi berharap permohonan justice collaborator diterima majelis hakim. Eko merupakan terdakwa dalam kasus suap pengadaan proyek satelit monitoring di Bakamla.
Saat membacakan surat pembelaan atau pleidoinya, Eko mengaku bukan aktor utama dalam kasus ini. Oleh karena itu, dia berharap permintaannya sebagai justice collaborator diterima.
"Saya tentu sangat berharap ada keadilan dalam diri saya ini untuk mengabulkan justice collaborator," kata Eko di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 19 Juni 2017.
Eko menilai, dirinya tak memenuhi unsur-unsur tersangka utama dalam kasus itu. Toh, selama ini dia juga koperatif dan memberikan keterangan yang mengungkap dalang di balik kasus tersebut.
Eko juga mengaku menerima sejumlah duit dalam kasus suap. Uang yang dikantongi Eko di antaranya, USD10 ribu, 10 ribu Euro, SGD100 ribu, dan USD78.500.
"Seluruhnya sudah saya serahkan ke KPK," tegas dia.
Dalam perkara ini Eko memang telah mengajukan diri sebagai justice collaborator dalam surat tertanggal 20 Januari 2017, dan telah diterima KPK pada 23 Januari 2017. Eko berharap permohonannya dikabulkan majelis hakim.
"Mempertimbangkan, bahwa saya selaku terdakwa telah berlaku kooperatif baik dari tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan ini. Dan saya telah mengakui tindak pidana yang saya lakukan," tandas dia.
Jaksa menuntut Eko lima tahun penjara. Eko juga dituntut membayar denda Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan.
Jaksa menilai Eko terbukti menerima suap dari pengusaha. Suap tersebut terkait pengadaan satelit monitoring di Bakamla. Jaksa juga menilai Eko telah terbukti menerima USD10 ribu, 10ribu Euro, SGD100 ribu, dan USD78.500.
(DRI)
Fayakhun tak banyak bicara pada wartawan terkait pemeriksaannya.
Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi yang dianggap mengetahui lebih jauh soal proses penganggaran di DPR berkaitan proyek Bakam…
Untuk menelusuri pihak yang ikut dalam pembahasan anggaran itu, penyidik memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Achmad Djuned…
Djuned tak membantah jika rapat pembahasan pengadaan satelit monitoring Bakamla itu digelar oleh Komisi I DPR RI pada 9 Juni 2016 …
Nofel sudah memenuhi ketentuan Pasal 21 KUHAP untuk ditahan.
Sekjen DPR diperiksa terkait korusi Bakamla.
Mereka terdiri dari pejabat dan tim terkait pengadaan di Bakamla.
Politikus PDIP Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Nofel Hasan.
Pencegahan dilakukan untuk enam bulan ke depan.
Menggunakan krim pada malam secara teratur akan membuat kulit wajah terjaga elastisitas dan kesegara…
Sarapan dapat meningkatkan kinerja otak, memberikan nutrisi yang dibutuhkan tubuh, dan membantu menu…
Densus Tipikor diminta menangani kasus di kepolisian yang tidak bisa dimasuki oleh KPK.
Dikhawatirkan bakal ada intervensi jika kasus korupsi ditangani oleh Kejaksaan atau Kepolisian.
Para penegak harus membagi tugas dan tanggung jawab agar agenda pemberantasan korupsi tidak tumpang tindih.
Asintel Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Edi Sumarno, ditahan Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan gratifikasi.
Polres Labuhanbatu mengamankan empat orang yang diduga sebagai anggota jaringan teroris di daerah tersebut.
Adiputra juga diduga menyuap Tonny untuk proyek di Pulau Pisang, Kalimantan Tengah.
Jika terbukti menyelewengkan, ia meminta aparat segera meringkus.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengakui jika pihaknya telah mendengar kabar gugatan itu.
Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh membantah pernyataan Drajat bahwa dia mengarahkan untuk tutup…
Menunggu proses pemulihan gusi.
Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh membantah pernyataan Draja…
