Miryam Sah Jika Dijerat UU Tipikor

M Sholahadhin Azhar    •    Kamis, 18 May 2017 17:28 WIB
korupsi e-ktppraperadilan
Miryam Sah Jika Dijerat UU Tipikor
Miryam S. Haryani. Antara Foto/Aprillio Akbar

Metrotvnews.com, Jakarta: Ahli hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman Noor Aziz Said dihadirkan dalam sidang praperadilan yang diajukan Miryam S. Haryani. Menurut dia, proses hukum terhadap Miryam sah bila ia dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Noor adalah saksi yang dihadirkan tim hukum Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tergugat. Dia menyampaikan, mekanisme sidang mewajibkan hakim memperingatkan saksi tentang pemberian keterangan palsu sesuai Pasal 174 KUHP.

Jika melanggar dan menjabarkan saksi palsu, maka bisa dikenai Pasal 22 UU Tipikor.

"Kalau hakim tidak menggunakan wewenangnya dalam Pasal 174, sesuai dibuat pelaku, keterangan palsu. Jadi itu sudah melakukan tipikor. Misal Pasal 22 itu Tipikor walau hanya memberikan keterangan tidak benar," kata Noor dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 18 Mei 2017.

Ia menegaskan, KPK bisa menggunakan Pasal 22 terhadap Miryam, meskipun ada Pasal 242 dengan dalil serupa. Karena menurutnya, tersangka sedang dalam proses memberikan keterangan dalam kasus korupsi KTP elektronik.

Sehingga jika ada dugaan memberikan keterangan palsu, bisa langsung dikenakan pasal 22. Mengingat tindak pidana korupsi adalah kejahatan khusus yang membutuhkan penanganan ekstra.

"Secara substansi sama, tapi kalau dilakukan (memberi keterangan) ke Tipikor ya masuk Tipikor, jika tidak maka berlaku Pasal 242," kata Noor.

Selain itu, ia juga menyebut tak perlu keputusan final untuk menggunakan Pasal 22 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. Sepanjang tidak ada ketentuan, penggunaan aturan itu sah. Apalagi melihat kasus korupsi termasuk kejahatan luar biasa, sehingga memerlukam perlakuan ekstra.

Pasal 22 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor berbunyi: Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama dua belas tahun.

Sedangkan tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu, Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Miryam diduga memberikan keterangan palsu dalam persidangan kasus KTP elektronik. Ia mengaku ditekan penyidik KPK saat pemeriksaan, karena itu ia mencabut berita acara pemeriksaan. Penyidik KPK Novel Baswedan membantah keterangan Miryam dengan bukti rekaman pemeriksaan Miryam.


(TRK)

Irman Kembali Diperiksa KPK sebagai Saksi Setnov

Irman Kembali Diperiksa KPK sebagai Saksi Setnov

1 hour Ago

KPK kembali memeriksa mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman. Irman diperiksa sebagai saksi un…

BERITA LAINNYA