Banyak Kepala Daerah Terciduk KPK, Mendagri Didesak Mundur

Intan fauzi    •    Minggu, 17 Sep 2017 10:16 WIB
ott kpk
Banyak Kepala Daerah Terciduk KPK, Mendagri Didesak Mundur
Mendagri Tjahjo Kumolo. MTVN/ M Rodhi Aulia

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan isi hatinya terkait banyaknya penilaian tentang dirinya yang dianggap gagal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 

Penilaian itu datang lantaran belakangan ini banyak kepala daerah yang terkena jerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Dalam seminggu terakhir ada dua kepala daerah yang terciduk KPK yakni Wali Kota Batu Eddy Rumpoko ditangkap KPK karena dugaan kasus suap pada Sabtu 16 September. Padahal, tiga hari lalu, Rabu 13 September, Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain baru saja terkena OTT.

"Saya mulai tengah malam dan pagi hari ini sudah menerima ratusan SMS, ada pola yang sama. Yang pertama, Mendagri harus mundur, anda gagal untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yang mencoreng nama bapak presiden, dengan semakin banyaknya jajaran Kemendagri baik pusat dan daerah yang OTT KPK," jelas Tjahjo di Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Minggu 17 September 2017.

Dari semua pesan yang masuk itu, kata Tjahjo, ia hanya membalas pesan satu orang secara lengkap. Namun ia enggan menyebut siapa dia.

Ia mengatakan, kalau memang dia dianggap salah, ia akan menerima. Namun, urusan tertangkap tangan merupakan ranah pribadi.

"Enggak ada instruksi 'eh kamu harus mengambil dana sekian', 'eh kamu harus memotong proyek sekian persen', 'kamu harus ini'," tutur Tjahjo.

Ia siap diberhentikan kalau memang dianggap perlu bertanggung jawab atas banyaknya OTT kepala daerah. 

"Saya serahkan pada bapak presiden karena yang berhak mencopot saya adalah bapak presiden, kalau OTT yang semarak ini pergerakannya diarahkan ke saya bahwa saya gagal untuk mencegah semakin banyaknya permasalahan hukum yang ada," lanjut Tjahjo.

Kendati demikian, Tjahjo mengingatkan bahwa dalam OTT tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ia mempersilakan KPK untuk menjalankan proses hukum yang ada.

"Saya pikir ini juga merupakan bagian daripada komitmen bapak Jokowi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa," tandas Tjahjo.


(SCI)