Perppu Ormas Dinilai Subjektif dan tak Adil

M Sholahadhin Azhar    •    Jumat, 14 Jul 2017 19:23 WIB
perppu pembubaran ormas
Perppu Ormas Dinilai Subjektif dan tak Adil
Ketua Presidium Alumni (PA) 212, Ansufri Idrus Sambo. MTVN/ M Sholahadhin Azhar,

Metrotvnews.com, Jakarta: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (ormas) dianggap tidak objektif dan semena-mena melanggar hak masyarakat untuk berserikat dan berkumpul. 

Ketua Presidium Alumni (PA) 212, Ansufri Idrus Sambo lantas melaporkan hal tersebut pada Komnas HAM. Pasalnya regulasi itu hanya mengakomodir persepsi pemerintah, dan mengabaikan pandangan pihak lain. 

"Ini kan subjektif, bahwa penguasa mengatakan ini terlarang dan bertentangan (dengan Pancasila)," kata Sambo di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Jumat 14 Juli 2017.

Menurut dia, UU Nomor 13 Tahun 2013 yang sebelumnya mengatur ormas dianggap tak perlu dirubah. Sebab dalam regulasi itu aturan main lebih adil jika dibandingkan dengan Perppu.

Ada proses pengadilan di dalam tahapan pembubaran ormas yang bisa mengakomodir pendapat organisasi terkait. Jadi harus melewati aspek keadilan dan tidak terdapat sanksi pidana, atau hukuman seumur hidup.

"Biar pengadilan yang membuktikannya, bukan subjektivitas seorang penguasa," kata Sambo.

Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai menerima aduan dari presidium, secara pribadi ia menyatakan penolakan terhadap Perppu. Sebab ada beberapa prinsip yang ditabrak negara melenggangkan regulasi ini.

Salah satunya unsur emergency atau kedaruratan yang seharusnya disematkan terlebih dulu, sebelum mengeluarkan Perppu tersebut.

"Boleh hadir saat negara dalam keadaan darurat, harus status emergency yang dinyatakan oleh kepala negara, pernyataan resmi selesai baru mengeluarkan perpu pengganti uu," kata Natalius.

Atas dasar itu, ia menilai Perppu sangat tidak beralasan untuk dijadikan alat pengukur menindak organisasi berbahaya  dan bertentangan dengan UUD. Karena hal ini sangat mungkin mengekang kebebasan sipil untuk berserikat.

Terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Natalius menyebut mereka bisa mengajukan keberatan hukum, untuk menggugat pemerintah. "Komnas HAM sangat menolak Perppu, ini pernyataan. Semua lain akan diproses," pungkas dia.


(SCI)

Yosef Sumartono Mengaku Tak Mengenal Setya Novanto

Yosef Sumartono Mengaku Tak Mengenal Setya Novanto

22 minutes Ago

KPK memeriksa Mantan Staf Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dal…

BERITA LAINNYA