Perantara Suap Bupati Hulu Sungai Tengah jadi Justice Collaborator

Fachri Audhia Hafiez    •    Kamis, 09 Aug 2018 19:22 WIB
kasus korupsi
Perantara Suap Bupati Hulu Sungai Tengah jadi Justice Collaborator
Direktur Utama PT Sugriwa Agung, Abdul Basit dan Ketua Kadin Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Fauzan Rifani - MI/Bary Fathahilah.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT Putera Dharma Raya sekaligus Ketua nonaktif Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Fauzan Rifani dan Direktur PT Sugriwa Agung Abdul Basit sebagai justice collaborator (JC). Keduanya dinilai memberikan keterangan untuk membongkar perkara.

"Untuk diketahui, Yang Mulia, surat penetapan justice collaborator untuk kedua terdakwa sudah diterbitkan," kata Jaksa KPK, Lie Putra Setiawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Agustus 2018.

KPK menilai, kedua terdakwa tidak termasuk sebagai pelaku utama. Bahkan, keduanya mau memberikan keterangan yang signifikan untuk membongkar perkara.

Abdul Basit dan Fauzan diduga ikut menerima aliran uang dari Direktur PT Menara Agung Pusaka, Donny Witono sebesar Rp3,6 miliar. Keduanya menjadi perantara suap untuk Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif.

Abdul Basit, Fauzan, dan Abdul Latif diduga menerima komitmen fee dalam proyek pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP, dan Super VIP RSUD Damanhuri, Barabai, sebesar 7,5 persen atau senilai Rp3,6 miliar.

Baca: Bupati Nonaktif Hulu Sungai Tengah Dituntut 8 Tahun Penjara

Jaksa sebelumnya menuntut Abdul Basit dan Fauzan Rifani agar dihukum enam tahun penjara. Abdul Basit juga dituntut membayar denda Rp200 juta subsider empat bulan kurungan, sedangkan Fauzan dituntut membayar denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan.

Abdul Basit dan Fauzan selaku penerima suap didakwa melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.



(DMR)