Anas Bantah Ajukan PK karena Artidjo

Faisal Abdalla    •    Kamis, 24 May 2018 13:10 WIB
kasus hambalang
Anas Bantah Ajukan PK karena Artidjo
Anas Urbaningrum. Foto: Antara/ Akbar Nugroho Gumay

Jakarta: Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus korupsi dan pencucian uang proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat. PK Anas diajukan tak lama setelah Hakim Agung Artidjo Alkostar pensiun.
 
Anas membantah PK yang ia ajukan berhubungan dengan pensiunnya hakim Artidjo. Ia mengaku sudah mengajukan PK dari sebulan lalu, namun baru hari ini disidangkan.
 
"Tidak ada hubungannya. Karena perkara kasasi saya yang tangani Pak Artidjo. Jadi bukan Pak Artidjo yang pegang PK, karena beliau sudah pegang kasasi. Jadi tak ada kaitannya dengan masa tugas Pak Artidjo" kata Anas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jalan Bungur Besar, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis 24 Mei 2018.

Baca: Anas Urbaningrum Ajukan PK

Meski begitu, Anas tak menampik PK yang ia ajukan berkaitan dengan putusan kasasi Artidjo yang  memperberat hukuman Anas dari delapan tahun menjadi 14 tahun. Anas menilai putusan Artidjo tersebut tidak kredibel.
 
"Bagi saya Pak Artidjo itu orang yang kredibel. Saya sangat respek dan hormat. Tapi terkait dengan perkara saya, itu putusan yang tidak kredibel," jelasnya.
 
Anas menilai putusan Artidjo tersebut tidak berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan, "kalau Pak Artidjo mengerti persis, saya yakin Pak Artidjo akan menyesal dengan putusannya. Tapi bagaimanapun tetap saya hormati," imbuhnya.
 
Anas divonis delapan tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor karena dinilai terbukti menerima gratifikasi proyek Hambalang senilai Rp20 miliar. Uang tersebut kemudian dicuci dengan pembelian tanah dan bangunan.
 
Anas juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan. Selain itu Anas juga harus membayar pengganti uang yang telah dikorupsi sebesar Rp57 miliar dan USD5,261.
 
Tak puas dengan vonis di pengadilan tingkat pertama, Anas mengajukan upaya hukum banding. Pengadilan Tinggi meringankan hukumannya menjadi 7 tahun penjara.
 
Tak cukup, Anas kembali melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Namun MA menolak kasasi Anas.
 
Majelis hakim yang diketuai oleh mantan hakim agung Artidjo Alkostar malah memperberat hukuman Anas menjadi 14 tahun.
 
Anas dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 
Dia juga dianggap melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP, dan Pasal 3 ayat 1 huruf c UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.




(FZN)