KPK Periksa Guru Besar Universitas Trisakti Terkait Korupsi Jasindo

Juven Martua Sitompul    •    Selasa, 05 Dec 2017 12:20 WIB
kasus korupsi
KPK Periksa Guru Besar Universitas Trisakti Terkait Korupsi Jasindo
Ilustrasi KPK - MI

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Guru Besar Ilmu Elektro Universitas Trisakti Samuel Hendra Tirtamihardja. Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur Utama PT Jasindo, Budi Tjahjono (BTJ).

"Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BTJ," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 5 Desember 2017.

Penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Stella Margaretha Tirtamihardja. Dia juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang sama. 

Pemanggilan Samuel dan Stella diduga lantaran keduanya mengetahui, mendengar dan melihat dugaan korupsi di perusahaan plat merah tersebut.

KPK sebelumnya menetapkan mantan Direktur utama PT Jasindo, Budi Tjahjono (BTJ) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi kegiatan fiktif agen PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) dalam pengadaan Asuransi Oil and Gas pada BP Migas pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2010–2012 dan tahun 2012–2014.

Budi diduga menerima fee sebesar Rp15 miliar dalam pengadaan Asuransi Oil and Gas pada BP Migas pada KKKS tahun 2010–2012 dan tahun 2012–2014. Uang Rp15 miliar itu disinyalir mengalir ke kantong sejumlah pejabat di PT Asuransi Jasindo.

Adapun jajaran direksi di PT Asuransi Jasindo saat kepemimpinan Budi antara lain, Untung H Santosa selaku Direktur Pemasaran, Syarifudin selaku Direktur Teknik dan Luar Negeri, Sahata Lumban Tobing selaku Direktur Operasi Ritel dan Solihah selaku Direktur Keuangan dan Investasi.

Dalam penggarapan proyek ini, PT Asuransi Jasindo merupakan ketua konsorsium dengan keanggotan yang terdiri dari PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia selaku ketua dua konsorsium, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Astra Buana, ASEI, dan PT Adira Dinamika. Namun, Budi diduga memerintahkan bawahannya menunjuk seseorang menjadi agen dalam dua pengadaan asuransi yang dilakukan BP Migas.

Atas perbuatannya, Budi disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
 


(REN)