BAP DPD Cari Solusi Sengketa Lahan dengan BPN Semarang

Rosa Anggreati    •    Rabu, 10 Oct 2018 20:46 WIB
berita dpd
BAP DPD Cari Solusi Sengketa Lahan dengan BPN Semarang
Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI memfasilitasi pembahasan masalah pemblokiran 3.470 Sertifikat Hak Milik lahan warga di Semarang oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Foto:Dok.DPD)

Jakarta: Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI memfasilitasi pembahasan masalah pemblokiran 3.470 Sertifikat Hak Milik lahan warga di Semarang oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Pimpinan BAP DPD RI Muhammad Idris menyatakan permasalahan pemblokiran 3470 SHM lahan masyarakat Kebon Harjo Semarang oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah atas permintaan PT KAI harus diselesaikan. Sejak 2001, ditemukan bahwa 3470 SHM yang dikeluarkan adalah bukti kepemilikan yang sah dan berkekuatan hukum.

"Kami BAP DPD RI memfasilitasi aduan dari Forum Warga RW Kebon Harjo Semarang, yang 3470 sertifikat warganya diblokir oleh Kejaksaan Tinggi karena PT KAI mengklaim sebagai asetnya. Pada 10 Juni 2003, terbit surat pembatalan SHM dari Kejaksaan Tinggi dengan Nomor B/2271/0.3.6/Gln.2/06/2003 atas SHM yang dimiliki oleh warga. Padahal, SHM yang diterbitkan oleh BPN setempat adalah bukti kepemilikan yang sah," kata Muhammad Idis, di Ruang rapat BAP, Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu, 10 Oktober 2018.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Jonahar Azhari memaparkan saat ini sudah terbit Perpres Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional.

Dengan terbitnya Perpres tersebut, BPN Semarang akan menindaklanjuti permasalahan lahan warga Kebon Harjo dengan menyusun tim untuk membahas bentuk ganti rugi atau relokasi kepada warga terdampak.

"Dengan dikeluarkannya perpres tersebut kami BPN akan membentuk tim apraisal untuk membahas bagaimana penyelesaian ganti rugi. Apakah ganti rugi ataukah relokasi. Perpres tersebut menyebutkan bahwa ganti rugi bukan hanya nilai tanah tapi juga bangunan yang ada di atasnya dan ini kami lihat cukup memberikan solusi bagi warga,” ucap Jonahar.

Senator DKI Fahira Idris mengingatkan bahwa penanganan permasalahan lahan harus objektif. Dia mengatakan bahwa sertifikat tanah yang diterbitkan itu legitimasi bukti yang kuat dan yang dapat dipertahankan.

"Saya Kira perlu klarifikasi penjelasan dari Kejaksaan Tinggi mengenai keluarnya surat ketetapan yang membatalkan. SHM itu sah tidak dapat dicabut dengan mudah dan sepihak. Dalam permasalahan ini jelas PT KAI lalai mengurus dan berdampak perubahan status tanah, maka terbitlah sertifikat dari BPN. PT KAI, Pemprov Jateng, Kementerian Agraria, dan BPN harus mencari solusi penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak, dan kami pasti mendukung,” ucap Fahira.

Sementara itu, Senator dari Lampung Andi Surya menyatakan PT KAI tidak bisa sepihak mengklaim kepemilikan lahan dengan mengacu kepada Grondkaart. Karena menurutnya tidak tepat Grondkaart dijadikan acuan sebagai alas ha katas kepemilikan tanah.

"Saya tekankan kepada BPN bahwa Grondkaart itu bukan status dan alas hak. Saya minta agar berhati-hati jika mengeluarkan sertifikat hanya berdasarkan Grondkaart itu, karena dalam Undang-undang Agraria pun tidak ada hal itu dijadikan acuan sebagai alas hak," kata Andi.


(ROS)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

5 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA