Ogah Tanggapi Permintaan DPR, KPK Tetap Periksa Novanto

Juven Martua Sitompul    •    Jumat, 15 Sep 2017 01:03 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
Ogah Tanggapi Permintaan DPR, KPK Tetap Periksa Novanto
Juru bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan pernyataan pers di Gedung KPK. (Foto: MI/Rommy Pujianto).

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ogah menanggapi permintaan DPR untuk menunda proses penyidikan terhadap Ketua DPR Setya Novanto. Lembaga antirasuah itu akan terus melanjutkan pemeriksaan terhadap Novanto dan saksi lainnya.

"Sudah diterima dan sudah dibaca, prinsipnya sederhana saja bagi KPK. Kami berpatokan pada hukum acara yang berlaku," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis 14 September 2017.

Menurut Febri, surat pemanggilan ulang untuk Novanto telah dikirimkan penyidik. Namun, dia tak merinci kapan Novanto diperiksa. Dia hanya berharap tersangka kasus korupsi proyek pengadaan KTP-el itu hadir dalam pemeriksaan.

"Jadi proses pemeriksaan saksi-saksi kita lakukan, pemanggilan terhadap tersangka SN juga sudah disampikan. Nanti kita harap datang dan pemeriksaan dijadwalkan ulang," ucap dia.

(Baca juga: Novanto Minta KPK Menunda Pemeriksaan Dirinya)

Pada surat permohonan penundaan pemeriksaan Novanto yang ditandatangani Wakil Ketua DPR Fadli Zon itu, Novanto meminta KPK menunda pemeriksaan sampai sidang gugatan praperadilannya rampung.

Febri menegaskan, lembaganya melakukan penyidikan terhadap Novanto berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. 

"Itulah yang kita gunakan sebagai dasar hukum ditambah aturan-aturan lain sesuai hukum yang berlaku. Jadi kami hanya itu saja," pungkas Febri.

(Baca juga: Pastikan Kesehatan Novanto, KPK Tetap Kirim Dokter)

KPK sebelumnya mengagendakan pemeriksaan terhadap Setya Novanto. Namun, Novanto batal menghadiri surat undangan lantaran sakit. Atas ketidakhadiran itu, penyidik lantas mengirimkan surat pemanggilan ulang ke Novanto untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP-el.


(HUS)