Pemerintah Dikhawatirkan Menyalahgunakan Perppu Ormas

Whisnu Mardiansyah    •    Sabtu, 15 Jul 2017 16:02 WIB
perppu pembubaran ormas
Pemerintah Dikhawatirkan Menyalahgunakan Perppu Ormas
Beberapa mahasiswa tergabung dalam Gema Pembebasan Kota Makassar melakukan aksi di bawah jembatan layang, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (14/7/2017). Foto: Antara/Darwin Fatir

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah dikhawatirkan dapat menyalahgunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan mengecap secara sepihak ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Hal ini ditakutkan tak hanya menyasar kepada Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), tetapi juga ke ormas lain.

Direktur Ekskutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Al-Ghifari Aqsa mengatakan, perppu ini akan mengancam organisasi yang selama ini kritis terhadap pemerintah, di antaranya LBH. Apalagi, kata dia LBH Jakarta sering menangani kasus dan mengadvokasi hak-hak perlindungan kelompok yang dianggap sebagai musuh pemerintah.

"Dengan Perppu ini LBH bisa terancam. Dalam artian kita sering distigma sebagai pendukung komunis dan separatis," kata Al-Ghifari di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 15 Juli 2017.

Perppu ini juga dikhawatirkan akan melanggar kebebasan berorganisasi dan hak asasi manusia. Bukan hanya HTI yang selama ini disebut organisasi yang anti Pancasila tetapi juga ormas lainya. "Orang yang dicap anti Pancasila dan mendukung separatis akan dihapus," ujar dia.

Baca: Fadli Zon Sebut Ada Dua Cacat Dasar Perppu Ormas

Pemerintah resmi menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 atas Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Perppu ini memuat larangan dan sanksi terhadap ormas.

Perubahan substansial terletak dalam beberapa pasal. Pasal 59 melarang ormas menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan.

Ormas juga dilarang menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi warna, lambang, atau bendera ormas. Ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar ormas lain atau partai politik.

Ormas tidak diperbolehkan menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mereka juga tidak boleh mengumpulkan dana untuk partai politik.


 


(AZF)