Rajamohanan Klaim Suap Pejabat Dirjen Pajak demi Karyawan

Surya Perkasa    •    Senin, 17 Apr 2017 13:06 WIB
ott pejabat ditjen pajak
Rajamohanan Klaim Suap Pejabat Dirjen Pajak demi Karyawan
Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia Ramapanicker Rajamohanan Nair. Foto: Antara/Hafidz Mubarak

Metrotvnews.com, Jakarta: Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia Ramapanicker Rajamohanan Nair diganjar tiga tahun penjara atas perbuatannya menyuap pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Handang Soekarno. Rajamohanan nekat menabrak aturan lantaran cara legal menemui jalan buntu.
 
"Sebenarnya saya lakukan untuk kehidupan karyawan dan ribuan petani. Saya terpaksa ambil putusan," kata Rajamohanan usai divonis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin 17 April 2017.
 
Dia mengaku, memutuskan sendiri untuk mengambil `jalan belakang` demi menyelesaikan hutang pajak puluhan miliar rupiah yang dihadapi perusahannya. "Tuhan yang jadikan saya pimpinan. Saya harus ambil keputusan untuk amankan kehidupan ratusan karyawan. Kesalahan atau kebenaran terhadap putusan saya serahkan ke Tuhan Yang Maha Kuasa," tegasnya.
 
Pria yang akrab disapa Mohan ini menghormati putusan hakim walaupun vonis yang dijatuhkan lebih rendah dari tuntutan. Dia dan kuasa hukumnya masih mempertimbangkan apakah akan banding atau tidak.
 
Mohan divonis tiga tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider kurungan lima bulan. Mohan terbukti menyuap pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Handang Soekarno.
 
Dalam pertimbangan, hakim menyatakan fakta persidangan menunjukkan Mohan terbukti menyuap Kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno sebesar USD148.500 atau senilai Rp1,9 miliar.
 
Uang tersebut diberikan agar Handang membantu menyelesaikan masalah pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia. Suap sebesar Rp1,9 miliar tersebut merupakan bagian dari total janji Rp6 miliar untuk menghapus pajak negara sebesar Rp78 miliar yang dimiliki perusahaan Rajamohanan.
 
Rajamohanan terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pindak Pidana Korupsi atau Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001.


(FZN)