Kahar Muzakir Mengaku Siap Diperiksa Terkait Kasus Bakamla

Juven Martua Sitompul    •    Rabu, 23 May 2018 04:41 WIB
suap di bakamla
Kahar Muzakir Mengaku Siap Diperiksa Terkait Kasus Bakamla
kahar Muzakir Antara/Puspa Perwitasari

Jakarta: Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir mengaku siap diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pengurusan anggaran pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran 2016 yang menjerat Fayakhun Andriadi (FA). Kahar disebut sebagai salah satu pihak yang mengetahui ihwal suap tersebut.

"Terserah KPK, iya datang saja dong," kata Kahar usai menghadiri acara konsolidasi dengan pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 22 Mei 2018.

Namun, Kahar mengklaim hingga kini dirinya belum pernah menerima surat panggilan dari penyidik. "Enggak pernah," ucap dia.

Nama Kahar mencuat setelah politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai diperiksa sebagai saksi untuk Fayakhun. Usai diperiksa, Yorrys dengan tegas menyebut kalau Kahar yang saat itu sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR sekaligus Ketua Banggar mengetahui mekanisme penganggaran proyek tersebut.

Selain Kahar, Yorrys pun menyebut nama koleganya yang lain yakni Bendahara Umum Partai Golkar Robert Joppy Kardinal, yang sempat menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar. Menurut Yorrys, dari Ketua Fraksi, Bendahara Umum sampai ke Banggar mengetahui ihwal penganggaran hingga terjadinya suap.

Menanggapi hal itu, Kahar justru kembali menuding Yorrys sebagai pihak yang menerima uang. Dia membantah terlibat apalagi menerima uang dari Fayakhun.

"Lah orang saya tidak ada sangkut pautnya kan Fayakhun tidak pernah sebut-sebut yang disebut terima duit kan Yorrys," tutur Kahar.

Pada persidangan Novel Hasan, jaksa penuntut KPK memperlihatkan percakapan Faykhun dengan Managing Director PT Rohde and Schwarz, Erwin Arief. Dalam percakapan itu, Fayakhun menyebut sudah bertemu dengan Kahar.

Berbeda dengan penerimaan uang, kali ini Kahar mengakui telah melakukan pertemuan dengan Fayakhun. Namun, dia berdalih pertemuan itu dilakukan dalam rapat bukan untuk meloloskan anggaran satelit monitoring Bakamla.

"Masa enggak ketemu, kan orang rapat kan ketemu terus apalagi satu partai. Pembahasan anggaran itu enggak begitu," pungkas dia.


(SCI)