Petinggi Pelindo II Didakwa Rugikan Negara Rp36,97 Miliar

Meilikhah    •    Senin, 28 Nov 2016 22:07 WIB
pelindo ii
Petinggi Pelindo II Didakwa Rugikan Negara Rp36,97 Miliar
Direktur Operasi dan Teknik Pelindo II Ferialdy Noerlan (kiri) dan Senior Manager Peralatan PT Pelindo II Haryadi Budi Kuncoro (tengah). MTVN/Meilikhah

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktur Operasi dan Teknik Pelindo II Ferialdy Noerlan dan Senior Manager Peralatan PT Pelindo II Haryadi Budi Kuncoro didakwa merugikan negara hingga Rp36,97 miliar. Dakwaan ini berkaitan dengan pengadaan mobile crane di PT Pelindo II.

"Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp36,970 miliar sesuai laporan hasil pemeriksaan investigatif atas pengadaan 10 unit mobile crane pada PT Pelindo II dari Badan Pemeriksa Keuangan RI," kata Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Tumpak M Pakpahan dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (28/11/2016).

Dalam berkas dakwaan disebut, pengadaan mobile crane diketahui oleh RJ Lino selaku direktur utama PT Pelindo II. RJ Lino mengusulkan pengadaan mobile crane berkapasitas 25 dan 65 ton untuk cabang pelabuhan Pelindo II pada rapat rencana kegiatan 2011.

"Rapat disepakati pengadaan mobile crane dilaksanakan pada 2011 dengan pelaksana kegiatan adalah terdakwa Ferialdy Noerlan yang memerintahkan Haryadi Budi Kuncoro untuk membuat kajian investasi dan menghitung harga satuan mobile crane," kata Jaksa.

Dari hasil kajian, Ferialdy menyuruh Mashudi Sunyoto melaporkannya kepada RJ Lino. Kemudian, Haryadi memerintahkan Erfin Ardiyanto memasukkan investasi mobile crane dalam daftar tambahan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP).

Sementara itu, semua cabang pelabuhan di bawah PT Pelindo II tidak membutuhkan dan tidak pernah mengusulkan pengadan mobile crane. Usulan pengadaan itu kemudian dimasukan dalam RKAP dengan alokasi anggaran Rp58,92 miliar untuk 13 unit derek.

Rencananya mobile crane itu diperuntukkan bagi delapan cabang pelabuhan. Mereka adalah Pelabuhan Panjang, Palembang, Pontianak, Benkulu, Teluk Bayur, Banten, Cirebon dan Jambi.

Pada Mei 2011 Haryadi memerintahkan Mashudi Sunyoto untuk menggunakan spesifikasi derek yang diproduksi oleh Harbin Construction Machinery Co.Ltd (HCM) dari tiga perusahaan yaitu PT Narishi Century International, PT Altrak 1978 dan PT United Tracktor. Namun, pada September 2011 spesifikasi teknis yang awalnya tipe boom mobile diganti dengan tipe lattice atau telescopi, menyesuaikan spesifikasi produksi HCM. 

Rencana pengadaan kemudian dilelang. Namun, hanya satu perusahaan saja yang memasukkan penawaran. Kemudian, pada 25 November 2011, lelang diulang dengan anggaran Rp45,205 miliar.

Guangxi Narishi Century M&E Equipment CO (GNCE) kembali mengajukan penawaran padahal mobile crane dibuat oleh HCM. Tim teknis atas arahan Haryadi meloloskan PT GNCE meski tidak memenuhi sejumlah syarat administrasi.

GNCE kemudian melanggar perjanjian dengan mengamandemen peruntukan delapan cabang pelabuhan ke pelabuhan Tanjung Priok dengan mengurangi nilai pekerjaan Rp190 juta. Pada 24 November 2012 10 unit mobile crane diserahkan tanpa commissioning test.

"Hasilnya, mobile crane tidak sesuai dengan data di buku manual juga mengalami tekuk pada pipa-pipa penyusun lengan yang membahayakan keselamatan. Diduga mobile crane merupakan bekas yang direkondisi agar memenuhi syarat," jelas Jaksa.

Keduanya pun didakwa dengan Pasal 2 ayat  1 atau Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b UU Nomor 3q Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Baik Ferialdy maupun Haryadi tak mengajukan eksepsi dan persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi pada pekan berikutnya.


(OGI)