Demokrat bakal `Kandangkan` Wali Kota Madiun

Al Abrar    •    Selasa, 18 Oct 2016 12:50 WIB
korupsi
Demokrat bakal `Kandangkan` Wali Kota Madiun
Wali Kota Madiun Bambang Irianto (kanan)/ANT/Siswowidodo

Metrotvnews.com, Jakarta: DPP Partai Demokrat memastikan akan menyanksi tegas Ketua DPC Partai Demokrat Kota Madiun Bambang Irianto dari partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Pemberian sanksi menyusul penetapan tersangka Wali Kota Madiun itu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bambang terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proyek pembangunan Pasar Besar Madiun 2009-2012. "Sanksinya ya dinonaktifkan," kata Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/10/2016).

Syarief megaskan, kasus Bambang tidak berkaitan dengan Demokrat. Namun, pihaknya meminta pemeriksaan terhadap Bambang dilakukan secara terbuka dan transparan.

"Ini jelas pak Bambang pribadi, tidak ada kaitannya dengan partai. Itu terjadi, masalah ini terdapat tindakan korupsi. Yang jelas, itu tidak kaitan dengan partai," ucap dia.

Baca: Baca: Wali Kota Madiun Jadi Tersangka KPK

KPK menetapkan Bambang sebagai tersangka, Selasa 17 Oktober. Sebelumnya, tim Lembaga Antikorupsi sempat mendatangi ruang kerja Wali Kota Madiun Bambang Irianto di Balaikota, Jalan Pahlawan, Madiun, Jawa Timur.

"KPK telah meningkatkan status penanganan perkara penyelidikan ke penyidikan sejalan dengan penetapan BI wali kota Madiun periode 2009-2014 sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, kemarin.

Penyidik juga menyisir rumah Bambang, rumah anak Bambang, dan kantor PT Cahaya Terang Satata milik Bambang di Madiun. Sementara di Jakarta, penyidik menggeledah PT Lince Roma Raya. Dari lokasi, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang elektronik.

Bambang memimpin Madiun selama dua periode, 2009-2014 dan 2014-2019. Dia menegaskan, KPK sudah memiliki alat bukti yang kuat buat menjerat Bambang dalam proyek senilai Rp76,523 miliar ini.

Baca: Baca: Dikawal Brimob, KPK Merangsek ke Ruang Wali Kota Madiun

Selama menjadi wali kota Madiun 2009-2014, ia diduga dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, dan persewaan terkait proyek. Padahal, saat itu, dia ditugaskan mengurus dan mengawasi.

"Atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, menerima hadiah atau janji, padahal patut diduga diberikan terkait jabatan kewenangan sebagai wali kota Madiun tahun 2009-2014," jelas dia.

Bambang disangka melanggar Pasal 12 huruf i atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU tahun 21 tahun 2001.

 


(OJE)

Pertemuan Perdana, Djarot dan Sandi Asyik Bernyanyi

Pertemuan Perdana, Djarot dan Sandi Asyik Bernyanyi

29 minutes Ago

Pertemuan perdana usai Pilkada, Djarot dan Sandi asyik bernyanyi. Mereka mendendangkan lagu usa…

BERITA LAINNYA