IUP yang Dikeluarkan Nur Alam Rusak Pulau Kabaena

Damar Iradat    •    Rabu, 14 Feb 2018 14:06 WIB
kasus nur alam
IUP yang Dikeluarkan Nur Alam Rusak Pulau Kabaena
Ahli bidang kerusakan tanah dan lingkungan dari IPB, Basuki Wasis - Medcom.id/Damar Iradat.

Jakarta: Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT Anugerah Harisma Barkaha (AHB) dinilai merusak tanah dan lingkungan hidup di Pulau Kabaena. PT AHB menambang di wilayah itu setelah mendapat izin usaha pertambangan (IUP) dari Gubernur non-aktif Sulawesi Tenggara Nur Alam. 

Hal tersebut diungkapkan oleh ahli bidang kerusakan tanah dan lingkungan dari IPB, Basuki Wasis. Basuki dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan kasus korupsi penerbitan izin usaha pertambangan yang dilakukan Nur Alam. 

Basuki menjelaskan, kegiatan tambang di Pulau Kabaena tidak sesuai kemampuan daya tampungnya yang berukuran kecil. Hal ini akhirnya mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang ada di pulau tersebut.

“Pulau ini ukurannya kurang lebih 2.000 hektare. Pulau ini diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tujuannya untuk konservasi latihan penelitian pengembangan daya laut dan perikanan pertanian organik dan peternakan. Jadi (seharusnya) tidak ada aktivitas tambang di situ,” kata Basuki di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 14 Februari 2018. 

Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian mempertanyakan soal dampak lingkungan yang terjadi jika aktivitas penambangan di Pulau Kabaena tetap dilanjutkan. Menurut Basuki, ada dua kerusakan yang terjadi di pulau tersebut, yakni kerusakan tanah, dan lingkungan. 

Keduanya, ujar Basuki, saling berkesinambungan. Rusaknya tanah dan lingkungan hidup di Pulau Kabaena, lanjut dia, juga karena cara PT AHB melakukan penambangan. 

(Baca juga: Nur Alam Buka Rekening Atas Nama Orang Lain)

PT AHB juga tidak melakukan reklamasi dengan baik usai menggali tanah guna mengambil nikel yang berada dalam lapisan bawah batu dan tanah. Untuk melakukan penambangan, perusahaan seharusnya mengupas lapisan tanah terluar tanpa merusak elemen-elemen di dalamnya. 

Seharusnya, jelas Basuki, setelah mengupas tanah tersebut, reklamasi perlu dilakukan guna menutup hasil galian tambang. Jika ini dilakukan belum bisa memulihkan ekosistem secara utuh. 

Padahal, menurut Basuki, reklamasi vegetatif atau penanaman tumbuhan pada galian tambang perlu sebagai bentuk pemulihan lingkungan hidup. Berdasarkan fakta di lapangan yang ia amati, upaya tersebut tidak maksimal. 

“Kerusakan tanah ini impossible untuk diperbaiki, tapi tetap harus ada usaha. Yang saya lihat untuk penanaman itu dilakukan tapi tidak maksimal. Hanya menanam akasia dan sengon, tapi jenis lokalnya belum ada,” paparnya. 

(Baca juga: PNS Sultra Simpan BMW di Rumah Dinas Nur Alam)

Nur Alam didakwa merugikan negara setelah mengeluarkan IUP eksplorasi untuk kegiatan pertambangan PT AHB di Pulau Kebaena. Dari hitungan ahli, kerugian negara sebesar Rp 4,325 triliun. 

Pria berusia 50 tahun itu juga didakwa menerima gratifikasi sebesar USD4,49 juta atau Rp40,26 miliar.

Ia didakwa Pasal 2 ayat 1 jo dan Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

(Baca juga: Nur Alam Didakwa Merugikan Negara Rp4,325 Triliun)




(REN)