KPK Tahan Bupati Nganjuk

Antara    •    Jumat, 27 Oct 2017 06:38 WIB
kasus korupsi bupati nganjuk
KPK Tahan Bupati Nganjuk
Bupati Nganjuk Taufiqurrahman (kanan) mengenakan rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, (Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan lima tersangka kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji oleh Bupati Nganjuk terkait dengan perekrutan dan pengelolaan ASN/PNS di Kabupaten Nganjuk Tahun 2017.

"KPK menahan lima tersangka selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, seperti dikutip dari Antara, Kamis 26 Oktober malam.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima tersangka, yakni; Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Ibnu Hajar, dan Kepala SMP Negeri 3 Ngronggot Kabupaten Nganjuk Suwandi sebagai tersangka penerima suap.

Baca: Bupati Nganjuk Terima Suap untuk Biaya di Jakarta

Sementara, diduga sebagai pemberi, yakni Kepala Bagian Umum RSUD Kabupaten Nganjuk Mokhammad Bisri dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Harjanto.

Taufiq ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK. Kemudian Ibnu Hajar ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Timur, Suwandi ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan, Mokhammad Bisri ditahan di Pomdam Jaya Guntur, dan Harjanto di Rutan Salemba.

Usai diperiksa KPK, Taufiq meminta maaf kepada masyarakat Nganjuk lantaran tengah terbelit kasus korupsi.

"Saya minta maaf kepada masyarakat Nganjuk dan saya harus hormati proses hukum," kata Taufiqurrahman saat keluar dari gedung KPK.

Baca: KPK Sebut Bupati Nganjuk Terlampau Nekat

Diduga, pemberian uang kepada Taufiqurrahman melalui beberapa orang kepercayaan Bupati terkait perekrutan dan pengelolaan ASN/PNS di Kabupaten Nganjuk Tahun 2017.

Total uang yang diamankan sebagau barang bukti senilia Rp298.020.000 yang berasal dari Ibnu Hajar sejumlah Rp149.120.000 dan Suwandi sejumlah Rp148.900.000.

Sebagai pihak pemberi Mokhammad Bisri dan Harjanto disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan sebagai pihak penerima Taufiqurrahman,Ibnu Hajar, dan Suwandi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


(DMR)

KPK akan Pelajari Laporan Harta Kekayaan Novanto

KPK akan Pelajari Laporan Harta Kekayaan Novanto

4 hours Ago

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Setya Novanto menjadi pintu masuk Kom…

BERITA LAINNYA