Pengacara Novanto Persoalkan Status Penyidik kasus KTP-el

M Sholahadhin Azhar    •    Kamis, 07 Dec 2017 20:06 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
Pengacara Novanto Persoalkan Status Penyidik kasus KTP-el
Tersangka kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto (kedua kanan) seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta. Foto: Antara/Aprillio Akbar.

Jakarta: Tim kuasa hukum Ketua DPR RI Setya Novanto mempersoalkan status Ambarita Manik, salah satu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menyebut Ambarita tidak memiliki kewenangan menelisik keterlibatan Novanto di kasus korupsi KTP-el.

"Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang tidak berwenang melakukan penyidikan," kata Ketut Mulya Arsana selaku kuasa hukum Novanto dalam sidang gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 7 Desember 2017.

Ambarita dianggap tidak berhak menyidik perkara Novanto karena statusnya di lembaga Antikorupsi sebagai penyidik independen bukan dari Polri atau Kejaksaan. Menurut Ketut baik secara UU, KUHAP, atau regulasi KPK, Ambarita tidak memiliki kewenangan untuk ikut andil dalam pengusutan kasus megakorupsi yang rugikan uang negara hingga Rp2,3 triliun tersebut. 

"(Ini) bertentangan dan merupakan penyalahgunaan wewenang atau abuse of power," ujar Ketut.

Dalam sidang, Ketut pun memaparkan surat keputusan KPK No. 572/01-54/10/2012, tentang pengangkatan pegawai negeri yang dipekerjakan menjadi pegawai tetap pada KPK pada 1 Oktober 2012. Dalam surat itu, KPK mengangkat 28 orang dari polisi dan PNS dengan status penyidik dari pihak kepolisian belum mengajukan pemberhentian sementara.

Selain itu, Ketut juga membeberkan surat KPK bernomor R-2289/01-51/06/2014 untuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada 11 Juni 2014. Isinya tentang usulan pemberhentian dengan hormat kepada Ambarita Damanik dari dinas Polri. Usulan itu disetujui Kapolri melalui surat balasan bernomor No.Kep/948/XI/2014.

Atas pemaparan itu, Ketut lantas menyimpulkan bila KPK ingin memiliki penyidik independen. Hal ini, menurut Ketut, bertentangan dengan UU mengingat selama ini penyidik harus berasal dari Polri dan Kejaksaan. Terlebih, tidak ada aturan tegas mengenai pengangkatan penyidik independen oleh KPK.

"Penyidikan yang dilakukan KPK tidak sah dan cacat hukum karena penyelidik dan penyidik yang ditunjuk tidak sesuai ketentuan UU," pungkasnya.


(MBM)

Dua Anak Novanto bakal Kembali Dipanggil KPK

Dua Anak Novanto bakal Kembali Dipanggil KPK

20 minutes Ago

Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang S…

BERITA LAINNYA