Pengacara Novanto Sebut KPK Melecehkan Hukum

Faisal Abdalla    •    Minggu, 12 Nov 2017 14:54 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
Pengacara Novanto Sebut KPK Melecehkan Hukum
Kuasa hukum Ketua Umun Partai Golkar, Setya Novanto, Fredrich Yunadi---Metrotvnews.com/Faisal Abdalla

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Ketua Umun Partai Golkar, Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi KTP-el. Kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunadi mengatakan langkah komisi anti-rasywah tersebut melecehkan hukum.

Langkah KPK kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka dianggap sebangai tindakan melawan keputusan pengadilan, yang mengabulkan gugatan praperdilan Novanto.

"Putusan Praperadilan No. 3 memerintahkan termohon yaitu KPK untuk menghentikan penyidikan sebagaimana Sprindik No. 56. Jadi tolong dipahami kalau ada ahli bahasa, yang diperintahkan itu bukan nomornya tapi isi dari Sprindiknya" ujar Frederich di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu 12 November 2017.

Mengacu kepada amar putusan dalam Praperadilan tersebut, Frederich menilai KPK telah melanggar pasal 414 KUHP terkait dengan perbuatan yang melawan putusan pengadilan.

"Sehingga jika ada perintah pengadilan, tapi mereka masih melawan dengan mengeluarkan Sprindik baru yang diumumkan Jumat lalu, jelas itu melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana pasal 414 KUHP, ancaman hukumannya sembilan tahun," imbuh Frederich.

Baca: Novanto Irit Bicara di Hari Ulang Tahunnya

Selain menilai KPK melanggar pasal 414 KUHP, Frederich juga menilai KPK telah melanggar pasal 20A ayat (3) UUD 1945, tentang hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

"Pasal 20A ayat 3 sudah sangat jelas menyatakan anggota dewan mempunyai hak imunitas. Dalam hal ini berarti tidak ada seorangpun yang bisa memanggil anggota dewan yang sedang menjalankan tugas," ujar Frederich.

Sebaliknya, Frederich mengatakan KPK harus mengantongi izin dari Presiden jika ingin memeriksa Novanto, "sesuai putusan MK No. 76 yang membatalkan UU MD3 pasal 245 ayat 1-3 dan 225 ayat 1-5 yang intinya ketika anggota dewan menjalankan tugas maka izin pmeriksaan wajib melalui presiden, Nah kalau sekarang kami mendapat SPDP dan sebagainya itu jelas pelecehan terhadap hukum," tegas Frederich.

Baca: Novanto Menang Praperadilan

Sebelumnya KPK resmi kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el. Novanto diduga telah menguntungkan diri sendiri dan korporasi dari megaproyek tersebut.

Novanto bersama dengan Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto diduga kuat telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dari proyek KTP-el tersebut.

Atas perbuatannya, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebelumnya, Novanto juga sempat ditetapkan sebagai tersangka pada Juli lalu. Namun, status tersebut gugur setelah menang di praperadilan.


(YDH)

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

6 hours Ago

Salah satu yang akan dibahas dalam rapat MKD itu adalah status Setya Novanto sebagai kasus koru…

BERITA LAINNYA