Bupati Kukar Bantah Terima Gratifikasi Rp436 Miliar

Arga sumantri    •    Jumat, 19 Jan 2018 16:03 WIB
gratifikasi bupati kutai rita widyasari
Bupati Kukar Bantah Terima Gratifikasi Rp436 Miliar
Rita Widyasari. Foto: Antara/ Rivan Awal Lingga

Jakarta: Bupati Kutai Kartanegara non aktif Rita Widyasari (RIW) membantah aset ratusan miliar miliknta hasil pencucian uang. Rita menyebut aset tersebut berasal dari usaha tambang miliknya.
 
"Enggak (gratifikasi), dari aset saya. Kan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) itu dilihat dari aset," kata Rita usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 19 Januari 2018.
 
Menurut Rita, angka Rp436 miliar yang didapat KPK sebagai tindak lanjut dari penyidikan KPK, bukan hasil gratifikasi. "Salah satunya itu adalah tambang saya, saya kan punya tambang batubara di Kutai," ujarnya.
 
Rita mengatakan, sejumlah usaha tambang batubara di Kutai Kartanegara, merupakan milik keluarganya. Selain Rita, ibu dan kakaknya juga memiliki usaha tambang batubara.
 
"Saya punya tambang, ibu saya punya tambang, kakak saya punya tambang, jadi nilai itu lah yang dinilai (sebagai aset)," ujarnya.
 
KPK telah menetapkan Rita sebagai tersangka TPPU. Selain Rita, KPK juga menetapkan Komisaris PT. Media Bangun Bersama Khairudin (KHR) dalam perkara yang sama.
 
Penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan kasus gratifikasi yang menjerat keduanya. KPK mendapati total uang diduga hasil korupsi Rita dan Khairudin mencapai Rp436 miliar. Jumlah itu masih kemungkinan bertambah

Baca: KPK Segera Miskinkan Bupati Kukar 

KPK menjerat Rita dan Khairudin dengan Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.
 
Sebelumnya, KPK telah menjerat Rita dan Khairudin dalam kasus gratifikasi. Rita dan Khairudin diduga menerima gratifikasi hampir Rp7 miliar berkaitan dengan sejumlah proyek di Kutai Kartanegara. Atas perbuatannya, Rita dan Khairudin dijerat Pasal 12 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
Selain kasus Gratifikasi dan TPPU, Rita juga dijerat dalam kasus suap. Rita bersama Direktur PT Sawir Golden Prima (SGP) Hery Susanto Gun (HSG) jadi tersangka suap pemberian izin lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Muara Kaman. Dalam kasus itu, Rita diduga telah menerima suap dari ‎Susanto.
 
Rita selaku penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
 
Sedangkan, HSG selaku pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.




(FZN)