Sidang Eks Kalapas Sukamiskin Digelar 5 Desember

Damar Iradat    •    Senin, 03 Dec 2018 12:21 WIB
suap fasilitas lapas
Sidang Eks Kalapas Sukamiskin Digelar 5 Desember
Mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Lapas Klas 1 Sukamiskin Wahid Husen berjalan dikawal petugas keluar dari Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/9/2018). Foto: MI/Rommy Pujianto

Jakarta: Bekas Kepala Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Wahid Husen, segera disidang. Wahid rencananya bakal disidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung.

"Untuk jadwal perdana sidang Kalapas Sukamiskin di PN Tipikor Bandung, Rabu, 5 Desember 2018," kata Jaksa KPK Sutan Takdir saat dikonfirmasi, Senin, 3 Desember 2018.

Ajudan Wahid, Hendy Saputra, rencananya juga disidang pada hari yang sama. Sementara itu, Fahmi Darmawansyah dan anak buahnya Andi Rahmat masih menunggu berkas lengkap.

Takdir mengatakan dakwaan kepada Wahid dan Fahmi sengaja dipisah lantaran jaksa ingin mendalami perkara suap dari pihak lain. Sebab, diduga kuat Wahid tidak hanya menerima suap dari terpidana kasus suap di Badan Keamanan Laut (Bakamla) itu.

KPK sebelumnya menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap jual beli fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Keempat tersangka itu ialah mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen, Hendy Saputra selaku staf Wahid, napi korupsi Fahmi Darmawansyah, dan napi umum Andi Rahmat selaku tangan kanan Fahmi.

Wahid diduga menerima dua unit mobil, Mitsubishi Triton Exceed dan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, serta uang Rp279.920.000 dan USD1.410. Pemberian diduga sebagai imbalan dari Fahmi yang telah mendapatkan fasilitas kamar mewah di Lapas Sukamiskin.

Wahid dan stafnya selaku penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sedangkan Fahmi dan Andi Rahmat selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.


(MBM)