KPK Kejar Aset Koruptor Lewat MLA

Juven Martua Sitompul    •    Rabu, 20 Feb 2019 16:19 WIB
kpkpemberantasan korupsi
KPK Kejar Aset Koruptor Lewat MLA
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata/MI/Rommy Pujianto

Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menilai perjanjian timbal balik hukum atau Mutual Legal Assistance (MLA) antara Indonesia dengan Swiss mempermudah penelusuran dana hasil kejahatan di luar negeri. Keberadaan MLA Indonesia dengan Swiss juga dapat mengembalikan dana hasil kejahatan mulai praktik penggelapan pajak, pencucian uang, illegal logging, hingga illegal mining (asset recovery).

"Termasuk bandar-bandar narkoba. Misal kayak dengan otoritas Singapura, kita kan bisa langsung," kata Alex di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 20 Februari 2019.

Baca: Perjanjian MLA Pertajam Pemberantasan Korupsi

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menandatangani perjanjian MLA dengan pemerintah Swiss. Perjanjian MLA Indonesia-Swiss merupakan kerja sama ke-10 yang diteken Indonesia setelah Singapura, Australia, Hong Kong, RRC, Korsel, India, Vietnam, UEA, dan Iran.

Alexander memastikan jajarannya bakal terus mengejar hingga mengembalikan aset yang diduga merugikan negara. KPK terus berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau pihak terkait lainnya melacak aset-aser koruptor.

"Tergantung nanti ada enggak kasus-kasus yang ada (ditangani) di KPK, misalnya pelacakan aset koruptor, sumbernya dari PPATK atau dari sumber mana pun," ucap Alexander.

Baca: Pemerintah Diminta Tarik Dana Hasil Kejahatan

Perjanjian MLA antara Indonesia dan Swiss juga diklaim sebagai upaya pemerintah mengejar harta pengemplang pajak. Terlebih, pada 2013 dan 2016 International Concortium of Investigative Journalist (ICIJ) merilis ribuan nama orang Indonesia yang memiliki rekening dan perusahaan di luar negeri melalui dokumen Offshore Leaks dan Panama Papers.

Dokumen tersebut berisi nama-nama besar seperti John Riady, Garibaldi Thohir, Franciscus Welirang sampai firma hukum Makarim & Taira, Rudyantho & Partners, hingga Law Office CCN & Associates.


(OJE)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

1 month Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA