Wabendum PPP Diperiksa terkait Suap Dana Perimbangan

Juven Martua Sitompul    •    Rabu, 08 Aug 2018 11:54 WIB
kasus korupsi
Wabendum PPP Diperiksa terkait Suap Dana Perimbangan
Juru bicara KPK Febri Diansyah/Medcom.id/Fachri Audia Hafiez

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil ulang Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) Puji Suhartono. Dia akan diperiksa sebagai saksi dugaan suap terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P Tahun Anggaran 2018.

"Barusan (Puji Suhartono) sudah datang," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu, 8 Agustus 2018.

Ini merupakan pemanggilan ulang setelah sebelumnya Puji Suhartono mangkir dari pemeriksaan.

KPK memang tengah mendalami kasus dugaan suap terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P Tahun Anggaran 2018. Salah satu yang ditelisik ialah dugaan keterlibatan pihak lain.

Lembaga Antirasuah bahkan tak membantah pihak yang tengah didalami perannya merupakan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN dan Puji Suhartono. Kediaman dua politikus itu sudah digeledah.

Dari kediaman Puji Suhartono,‎ tim menyita uang Rp1,4 miliar dalam pecahan Dollar Singapura. Sedangkan dari rumah dinas anggota DPR Fraksi PAN, tim hanya menyita dokumen. Tim juga menggeledah apartemen tenaga ahli politikus PAN itu dan menyita satu unit mobil jenis Toyota Camry.

KPK menetapkan empat tersangka ‎kasus dugaan suap terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P Tahun Anggaran 2018. Keempatnya ialah Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Demokrat Amin Santono, PNS Kemenkeu Yaya Purnomo, Eka Kamaluddin selaku perantara suap, dan satu pihak swasta Ahmad Ghiast.

Ahmad Ghiast diduga menyuap Amin Santono Rp500 juta dari dua proyek di Kabupaten Sumedang dengan nilai proyek sekitar Rp25 miliar. Uang Rp500 juta tersebut diduga bagian dari total komitmen fee Rp1,7 miliar.

Uang diberikan Amin Ghiast kepada Amin Santono dalam dua tahap. Tahap pertama, Ahmad Ghiast men-transfer uang Rp100 juta melalui Eka Kamaluddin selaku perantara suap dan tahap kedua menyerahkan secara langsung di sebuah restoran di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

‎Sedangkan PNS Kemenkeu Yaya Purnomo berperan bersama-sama serta membantu Amin Santono meloloskan dua proyek di Pemkab Sumedang. Dua proyek itu ada di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan di Kabupaten Sumedang serta proyek di Dinas PUPR Sumedang.

Amin, Eka, dan Yaya selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Ghiast selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


(OJE)