Ada 'Lobi' Sebelum Blackgold Jadi Konsorsium Proyek PLTU Riau-I

Juven Martua Sitompul    •    Kamis, 09 Aug 2018 22:32 WIB
Korupsi PLTU Riau-1
Ada 'Lobi' Sebelum Blackgold Jadi Konsorsium Proyek PLTU Riau-I
Direktur Utama PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) Iwan Agung Firstantara usai diperiksa KPK. Foto: Medcom.id/Juven Martua Sitompul

Jakarta: Direktur Utama PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) Iwan Agung Firstantara mengakui menggelar sejumlah pertemuan dengan Dirut PLN Sofyan Basir dan bos Blackgold Natural Recourses Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK). Pertemuan dilakukan sebelum Blackgold masuk dalam konsorsium penggarap proyek pembangunan PLTU Riau-I.

"Ya berhubungan dengan PLN kan sebagai pemegang saham ya, kalau Pak Kotjo kan mitra kami yang kami pilih sesuai peraturan menteri itu," kata Iwan Agung di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 9 Agustus 2018.

Iwan Agung diperiksa sebagai saksi untuk kedua kalinya terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I. Dalam pemeriksaan itu, dia menjelaskan detil proses pembahasan hingga peran PT PJB meloloskan Blackgold sebagai mitra penggarap proyek bernilai USD900 juta tersebut.

"(Intinya) Kami menerangkan peran PJB di dalamnya," kata dia.

Tak hanya itu, kepada penyidik Iwan Agung juga mengamini adanya pembagian saham sebesar 10 persen kepada Blackgold selaku mitra PT PJB. Saham itu merupakan kesepakatan antara PT PJB dengan Blackgold.

Iwan Agung mengklaim penunjukan Blackgold sebagai mitra termasuk aturan pembagian saham senilai 10 persen itu telah diatur dalam peraturan menteri ESDM nomor 9 tahun 2016.

"Dinyatakan bahwa saham yang dimiliki PT pembangkitan di muara kambang itu wajib minimal 10 persen diberikan kepada perusahaan tambang melalui afiliasinya," pungkasnya.

Proyek pembangunan PLTU Riau-I ini merupakan bagian dari program tenaga listrik 35 ribu Megawatt (MW) yang didorong oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pemerintah Jokowi-JK menargetkan PLTU Riau-I bisa beroperasi pada 2020/2021.

Dalam perjalanannya, PLN melalui anak usahanya PT PJB melakukan penunjukan langsung Blackgold Natural Recourses Limited, yang merupakan anak usaha BlackGold PT Samantaka Batubara, China Huadian Engineering, serta PT PLN Batu Bara sebagai mitra untuk menggarap pembangunan PLTU Riau-I.

Pada Januari 2018, PJB, PLN Batu Bara, BlackGold, Samantaka, dan Huadian menandatangani Letter of Intent (LoI) atau surat perjanjian bisnis yang secara hukum tak mengikat para pihak. LoI diteken untuk mendapatkan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) atas PLTU Riau-I. Samantaka rencananya akan menjadi pemasok batu bara untuk PLTU Riau-I.

KPK mengendus adanya peran Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih, Menteri Sosial Idrus Marham yang saat itu menjabat sebagai Sekjen Partai Golkar dan Dirut PLN Sofyan Basir untuk memuluskan Blackgold masuk konsorsium proyek ini.

Tak hanya itu, Eni dari balik jeruji besi mengakui ada peran Sofyan Basir dan Johannes sampai akhirnya PT PJB menguasai 51 persen asset. Nilai asset itu memungkinkan PT PJB menunjuk langsung Blackgold sebagai mitranya.

KPK baru menetapkan Eni dan Johannes sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I. Eni diduga telah menerima suap sebanyak Rp4,8 miliar untuk memuluskan perusahaan milik Johannes yakni Blackgold Natural Resources Limited menggarap proyek pembangunan PLTU Riau-I.

KPK mengamini membuka peluang menjerat pihak lain yang terlibat. Apalagi, kediaman Sofyan Basir, kantor pusat PLN, dan kantor PJB Investasi telah digeledah penyidik KPK‎, termasuk memeriksa sejumlah saksi yang diduga kuat mengetahui suap di perusahaan pelat merah tersebut.


(MBM)