OTT Peringatan Parpol untuk Berbenah

Antara    •    Senin, 11 Jun 2018 10:57 WIB
ott kpk
OTT Peringatan Parpol untuk Berbenah
Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto

Jakarta: Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesis (Alpha) Azmi Syahputra menilai partai politik (parpol) perlu mengevaluasi diri terkait dengan banyaknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Parpol perlu berbenah.

"Menjelang pilkada 27 Juni 2018 semakin meningkat OTT pejabat negara yang kini jumlahnya sudah belasan, ditambah kasus OTT beberapa hari lalu di mana Wali Kota Blitar (Muhammad Samanhudi Anwar) dan Bupati Tulungagung (Syahri Mulyo) ikut menyerahkan diri ke KPK menambah rentetan daftar korupsi kepala daerah," kata Azmi, Minggu, 10 Juni 2018. 

Menurut dia, banyaknya kepala daerah terjaring OTT itu akibat biaya kampanye politik serta ada permintaan kebutuhan guna merebut suara pemilih. Di sisi lain, ada dua jenis kelompok masyarakat dalam membantu OTT ini.

Pertama, masyarakat yang cenderung lebih sensitif dan aktif memantau dan melaporkan perkara. Selain itu, kelompok yang tidak mendapat bagian dari bancakan proyek anggaran negara dalam hal pembagian.

Dengan personel terbatas, kata dia, KPK dipermudah dengan bantuan masyarakat ini. "Kedua jenis kelompok inilah yang menjadi bagian mitra KPK untuk mengungkap korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah menjelang pilkada serentak 2018."

Baca: PDIP 'Cium' Kesan Politik dalam OTT Kadernya

Azmi menyebutkan Pilkada Serentak 2018 lebih kental dengan aroma OTT dibanding formulasi solusi atau program unggulan kampanye dari calon. Untuk itu, pemerintah maupun partai politik perlu mengevaluasi pilkada langsung.

"Korupsi sangat berbahaya jika itu dilakukan oleh kader partai yang seharusnya menjadi contoh dan panutan masyarakat," ungkap dia.

Dia menilai mesin partai akan lumpuh dan rusak jika partai tidak membenahi proses seleksi kandidat kepala daerah. "Partai harus evaluasi sistem rekrutmen dan harus tegas menerapkan komitmen dan sanksi kepada kadernya yang menjadi bagian penyelenggara negara."



(OGI)

Fredrich Menduga Majelis Hakim tak Adil

Fredrich Menduga Majelis Hakim tak Adil

1 day Ago

Fredrich menyesalkan sikap JPU KPK yang dinilai sengaja tidak mau menghadirkan sejumlah saksi k…

BERITA LAINNYA