KPK Diberi Waktu 3 Bulan Tetapkan Boediono Tersangka

Juven Martua Sitompul    •    Kamis, 12 Apr 2018 23:01 WIB
bank century
KPK Diberi Waktu 3 Bulan Tetapkan Boediono Tersangka
Koordinator MAKI Boyamin Saiman. MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Koordinator MAKI Boyamin Saiman memberi waktu tiga bulan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menetapkan mantan Wakil Presiden Boediono cs sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Bank Century. Jika tak dipenuhi, Boyamin akan melayangkan gugatan ganti rugi kepada KPK atas kasus tersebut.

"Saya pribadi mengasih tenggat waktu maksimal 3 bulan lah. Kalau 3 bulan belum ya nanti saya ngambil opsi untuk gugat praperadilan dengan ganti rugi," kata Boyamin di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 12 April 2018.

Dalam gugatan praperadilannya nanti, Boyamin akan meminta pengadilan memotong gaji pimpinan KPK sebesar 10 persen. Pemotongan gaji bakal diminta sampai lima pimpinan itu  pensiun.

"Jadi kalau ganti ruginya Century Rp8 triliun, nanti saya minta potong gajinya pimpinan KPK 10 persen untuk mengganti itu sampai pensiun," ujar dia.

Selain itu, Boyamin juga berencana melimpahkan kasus ini ke Polri dan Kejaksaan. Tindakan itu akan diambil jika KPK tak mengindahkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Kalau memang KPK menyerah dalam kasus Century limpahkan ke jaksa atau polisi. Polisi atau jaksa tidak berwenang untuk menolak," pungkas Boyamin.

Pada sidang praperadilan yang digelar 9 April 2018, Hakim PN Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kepada KPK. Dalam putusannya, hakim meminta KPK menindaklanjuti perkara Bank Century.

MAKI menggugat sikap KPK yang berlarut-larut menangani kasus Bank Century dan tak kunjung menetapkan tersangka baru setelah Budi Mulya divonis.‎ KPK juga dianggap telah menghentikan penyidikan kasus Century secara tidak sah.

Dalam amar putusan praperadilan PN Jaksel itu, Hakim Efendi Muhtar yang memimpin jalannya sidang menyatakan untuk mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian.

Hakim memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan.

Kemudian, melanjutkannya dengan pendakwaan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat atau melimpahkannya kepada kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di PN Tipikor Jakpus‎. ‎

Dalam perkara Century ini, KPK memang baru menjebloskan bekas Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya ke bui. KPK belum juga menjerat pihak lain padahal nama-nama besar yang diduga terlibat pada kasus korupsi pemberian FPJP Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai Bank gagal berdampak sistemik itu kerap disebut dalam persidangan.



(DRI)