Aparat Didesak Memeriksa Pemberi Izin Operasional Grand Caribou

   •    Rabu, 11 Oct 2017 06:37 WIB
kecelakaan pesawat
Aparat Didesak Memeriksa Pemberi Izin Operasional Grand Caribou
Ilustrasi/MTVN/Mohammad Rizal

Metrotvnews.com, Jakarta: LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak kejaksaan memeriksa pemberi izin operasional pesawat Grand Caribou. Pemeriksaan harus dilakukan disamping penyidikan dugaan korupsi pesawat yang jatuh di Mimika, Papua, 31 Oktober 2016 itu.

"Harus diperiksa (pemberi izinnya) karena apa pun itu menyalahi kewenangan yang mestinya tidak diizinkan ternyata berani memberi izin. Bahkan bisa masuk pasal penyalahgunaan wewenang," tegas Koordinator MAKI Boyamin Saiman, seperti dilansir Antara, Rabu 11 Oktober 2017.

Ia kecewa karena penyidikan berjalan lamban. Bahkan, ia menyebut kasus tersebut bak hilang ditelan bumi.

Sebelumnya, Dirdik pada Jampidsus Warid Sadono menyatakan penyidikan masih berjalan dengan mengumpulkan alat bukti. Terutama terkait informasi jaminan asuransi yang cair dan sudah masuk ke rekening pemda. Namun, ia mengakui penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus itu.

Forum Mahasiswa Peduli Pembangunan Papua menyatakan, sesuai Permenhub Nomor PM 160 Tahun 2015 tentang Perjemajaan Armada Pesawat Udara Angkutan Udara Niaga menyatakan pesawat hanya bisa digunakan hingga 30 tahun. Sementara pesawat itu diproduksi pada 1960 oleh Viking Air Limited (De Havilland) di Kanada dan direka ulang Pen Turbo Aircraft Inc (Penta Inc).

Rreka ulang dilakukan dilakukan dengan mengganti mesin serta beberapa komponen lainnya sebelum dijual kembali ke pihak swasta rekanan Pemda Puncak Papua. Pemda menjadi pemenang proyek pendadaan senilai Rp116 miliar itu.


(OJE)