KPK Ancam Jemput Paksa Novanto

Juven Martua Sitompul    •    Senin, 13 Nov 2017 16:14 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
KPK Ancam Jemput Paksa Novanto
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto memakai helm saat meresmikan topping off gedung baru Partai Golkar di DPP Partai Golkar di Jakarta. Foto: Antara/Hafidz Mubarak A.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengancam akan menjemput paksa Ketua DPR Setya Novanto. Ultimatum itu disampaikan Lembaga Antikorupsi lantaran Novanto sudah tiga kali absen dari pemeriksaan penyidik.

"Kalau pada panggilan ketiga tidak hadir, maka KPK berdasarkan hukum kan bisa memanggil dengan paksa seperti itu," kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 13 November 2017.

Menurut Syarif, pemanggilan Novanto sejauh ini sudah dilakukan sesuai prosedur. Dia berharap, Ketua Umum Partai Golkar itu kooperatif dan patuh terhadap proses hukum.

Hari ini, Novanto sedianya dipanggil buat menjadi saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo (ASS). Dia menolak hadir dengan dalil yang sama: KPK belum mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo.

Laode mengatakan, ketidakhadiran Novanto akan dibahas intensif oleh lima pimpinan dan penyidik. KPK, lanjut Syarif, akan bertindak sesuai aturan yang berlaku, termasuk kemungkinan menjemput paksa Novanto.

"Yang akan memanggil ada Direktur Penyidikan (Brigjen Aris Budiman). Kalau sekarang dia tidak hadir lagi, maka kita akan kita bekerja sesuai dengan aturan saja," pungkas Laode.

Sementara itu, Anang Sugiana ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP pada 27 September 2017. PT Quadra Solution yang dipimpinnya adalah salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).

Konsorsium ini terdiri dari Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Artha Putra. Mereka adalah pelaksana proyek KTP-el. 

Baca: DPR tak akan Halangi Proses Hukum Novanto

Di sisi lain, KPK resmi kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus ini. Dia diduga telah menguntungkan diri sendiri dan korporasi dari megaproyek tersebut. Novanto dan Anang beserta 3 tersangka sebelumnya: Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman, dan Sugiharto, diduga kuat telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dari proyek ini.

Atas perbuatannya, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.




(OGI)

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

40 minutes Ago

Salah satu yang akan dibahas dalam rapat MKD itu adalah status Setya Novanto sebagai kasus koru…

BERITA LAINNYA