Zumi Zola Disebut Merestui Suap DPRD Jambi

Damar Iradat    •    Rabu, 14 Feb 2018 16:40 WIB
ott anggota dprd jambi
Zumi Zola Disebut Merestui Suap DPRD Jambi
Gubernur Jambi Zumi Zola - MI/Mohamad Irfan.

Jambi: Gubernur Jambi Zumi Zola disebut merestui Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Erwan Malik memberi suap kepada sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi. Uang suap yang diserahkan mencapai Rp3,4 miliar. 

Hal tersebut terungkap dalam surat dakwaan terhadap Erwan, Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Arfan, dan dan Asisten III Bidang Administrasi Pemprov Jambi Saipudin. Surat dakwaan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi, Rabu, 14 Februari 2018. 

Awalnya, Erwan dan Arfan sempat menemui Ketua DPRD Jambi, Cornelis Buston. Dalam pertemuan tersebut, Cornelis meminta jatah 'uang ketok palu' terkait pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi Perda APBD tahun anggaran 2018. 

Erwan kemudian menyampaikan permintaan dari pihak DPRD kepada Gubernur Jambi Zumi Zola. "Kemudian, Erwan diinstruksikan oleh Zumi untuk berkoordinasi dengan orang kepercayaannya, Asrul Pandapotan Sihotang terkait hal tersebut," kata jaksa saat membacakan surat dakwaan. 

Erwan kemudian bertemu dengan Asrul di pusat perbelanjaan Grand Indonesia, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Asrul menyampaikan pada intinya permintaan DPRD telah disetujui oleh Zumi Zola. 

Selang beberapa waktu, Erwan kembali menemui Cornelis untuk menyampaikan persetujuan tersebut. Ia lalu memerintahkan Saipudin selaku Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Jambi untuk mencarikan uang sebesar Rp5 miliar untuk diberikan kepada 50 anggota DPRD Jambi. 

(Baca juga: Plt Sekda Jambi Didakwa Suap Anggota DPRD Rp3,4 Miliar)

Saipudin kemudian meminta uang dari dinas-dinas di lingkungan Pemprov Jambi. Uang yang dikumpulkan Saipudin dari permintaan ke dinas-dinas tersebut sejumlah Rp77 juta. 

Sedangkan Arfan meminta bantuan Joe Fandy Yoesman alias Asiang serta Ali Tonang alias Ahui, selaku kontraktor yang mendapat pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Jambi. Ahui lalu menyanggupi untuk menyediakan uang sesuai permintaan Arfan.

Erwan lalu melaporkan kepada Zumi terkait kegiatannya dalam mengambil langkah-langkah agar rapat paripurna pengesahan Raperda APBD pada Senin, 27 November 2017 berhasil dilaksanakan dan disetujui oleh DPRD Jambi. Ia juga melaporkan telah meminta jaminan kepada Pimpinan DPRD termasuk kepada Chumaidi Zaidi agar anggota DPRD Jambi menyetujui Raperda APBD dengan kompensasi 'uang ketok palu'.

"Namun Zumi Zola merasa khawatir dalam rapat Paripurna pada hari Senin tersebut banyak fraksi-fraksi di DPRD yang menolak Raperda APBD sehingga akan membuat malu dan menjadi berita yang tidak bagus," tutur jaksa lagi. 

Erwan juga melaporkan Asrul, tetapi masih belum terhubung. Karena itu, Erwan berencana bergerak sampai menjelang malam Senin agar seluruh fraksi di DPRD Jambi menyetujui Raperda APBD, dan dijawab oleh Zumi Zola, 'Ya coba, coba, coba'.

(Baca juga: KPK Bidik Orang di Sekitar Zumi Zola)

Menindaklanjuti laporan kepada Zumi, pada Minggu, 26 November 2017, Erwan meminta Arfan dan Saipudin untuk menemui Cornelis Buston di rumah dinas Ketua DPRD Provinsi Jambi guna menanyakan kepastian kedatangan seluruh anggota DPRD pada saat rapat paripurna. 

Pada saat itu, lanjut jaksa, Cornelis Buston belum dapat memastikan kehadiran seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi dalam rapat paripurna. Selanjutnya Arfan dan Saipudin menemui para ketua fraksi DPRD Provinsi Jambi.

"Hal itu untuk memastikan bahwa Raperda disetujui oleh anggota DPRD menjadi Perda APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2018 dalam rapat paripurna tanggal 27 November 2017," kata jaksa. 

Sebelumnya, Erwan, Arfan, dan Saipudin didakwa menyuap sejumlah anggota DPRD Jambi sebesar Rp3,4 miliar. Suap itu diduga untuk memuluskan pembahasan Raperda APBD Jambi menjadi Perda APBD tahun anggaran 2018.

Atas perbuatannya, baik Erwan, Arfan, Saipun didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupso juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. 

(Baca juga: Ketua DPRD Bantah Kecipratan Duit Ketok Palu APBD Jambi)




(REN)