15 Saksi Diperiksa Kasus Pencucian Uang Bupati Kukar

Arga sumantri    •    Jumat, 19 Jan 2018 20:00 WIB
gratifikasi bupati kutai rita widyasari
15 Saksi Diperiksa Kasus Pencucian Uang Bupati Kukar
Bupati nonaktif Kutai Kartanegara Rita Widyasari bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Jumat (19/1/2018). Foto: Antara/Wahyu Putro A

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari (RIW). Hari ini, 15 saksi diperiksa terkait kasus tersebut.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan unsur saksi yang diperiksa yakni empat pejabat di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sales Auto 2000 Balikpapan, dan Pejabat Dinas Perkebunan.

"Penyidik masih terus menelusuri aset-aset dan asal perolehan aset tersangka RIW," kata Febri saat dikonfirmasi, Jumat, 19 Januari 2018.

KPK telah menetapkan Rita sebagai tersangka TPPU. Selain Rita, KPK juga menetapkan Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin (KHR) dalam perkara yang sama.

Baca juga: Bupati Kukar Anggap Koleksi Tas Mewah Wajar

Penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan kasus gratifikasi yang menjerat keduanya. KPK mendapati total uang diduga hasil korupsi Rita dan Khairudin mencapai Rp436 miliar.

Jumlah itu masih mungkin bertambah lantaran KPK masih mengusut pencucian uang yang dilakukan keduanya. Atas perbuatannya, KPK menjerat Rita dan Khairudin dengan Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Bagi Rita, ini merupakan kasus rasuah yang ketiga. Sedangkan, bagi Khairudin, TPPU menjadi kasus kedua setelah gratifikasi. KPK menjerat Rita dan Khairudin dengan Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Baca juga: Bupati Kukar Bantah Terima Gratifikasi Rp436 Miliar

Sebelumnya, KPK telah menjerat Rita dan Khairudin dalam kasus gratifikasi. Rita dan Khairudin diduga telah menerima gratifikasi hampir Rp7 miliar berkaitan dengan sejumlah proyek di Kutai Kartanegara. Atas perbuatannya, Rita dan Khairudin dijerat Pasal 12 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Selain kasus Gratifikasi dan TPPU, Rita juga dijerat dalam kasus suap. Rita bersama Direktur PT Sawir Golden Prima (SGP) Hery Susanto Gun (HSG) jadi tersangka suap pemberian izin lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Muara Kaman. Dalam kasus itu, Rita diduga telah menerima suap dari ‎Susanto.

Rita selaku penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan, HSG selaku pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.




(MBM)