Dirjen PAS Diminta Rajin Sidak Lapas

Al Abrar    •    Rabu, 19 Oct 2016 16:45 WIB
pungli
Dirjen PAS Diminta Rajin Sidak Lapas
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani -- MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) diminta gencar menyidak (inspeksi mendadak) lapas. Hal itu untuk mencegah adanya praktik pungutan liar (pungli).

"Harus sering disidak. Kalau terbukti, dihukum. Kalau disidaknya cuma setahun sekali atau dua kali, ya gimana?" kata anggota Komisi III DPR Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Rabu (19/10/2016).

Menurut Arsul, praktik pungli sering terjadi di lapas. "Misal, ada keluarga yang mau besuk. Agar dapat jam yang lebih lama," jelasnya.

Arsul meminta kepada mantan narapida yang menyaksikan adanya pungli di lapas agar menyampaikannya ke Komisi III DPR. Kesaksian napi akan menjadi bukti dan dokumen negara, sehingga bisa ditindaklanjuti oleh DPR.

(Baca: Mantan Napi Ungkap Praktik Pungli Menggurita di Lapas)

Sebelumnya, bekas narapidana kasus terorisme Mahmud Hariono membeberkan, praktik pungli di lembaga pemasyarakatan sudah mendarah daging. Praktik terjadi mulai dari kelonggaran jam kunjungan hingga fasilitas kamar.

Selama 5,5 tahun mendekam di balik jeruji besi, Mahmud menyaksikan sebagian besar narapidana menyetor duit pelicin buat mendapat fasilitas kamar. "Rata-rata minta fasilitas," katanya kepada Metrotvnews.com pada 19 Oktober.

Pengalaman tak sedap juga sempat Mahmud alami saat mendekam di Lapas Kedungpane, Semarang. Saat itu, petugas lapas mengancam akan menyunat jatah makan para napi.

"Mereka mau ngecat tembok, tapi dananya kurang. Mereka bilang, lauknya kita jual buat beli cat. Akhirnya kita keluar uang. Seharusnya itu ada jatah negara toh," kata Mahmud.


LP Cipinang, Jakarta Timur -- MI/Susanto

Petugas lapas, jelas Mahmud, juga memasang tarif untuk jam kunjung keluarga. Pungutan jenis ini dikenal dengan istilah uang kebersihan.

"Kita kasih uangnya pas di kamar," tuturnya.

(Baca: Empat Praktik Pungli di Lembaga Negara yang Paling Parah)

Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan, ada empat wilayah praktik pungli yang sudah parah dan harus segera ditindaklanjuti pemerintah. Empat wilayah pungli tersebut, yaitu pelayanan di lapas, imigrasi, peradilan tilang, dan jasa pembuatan surat izin mengemudi (SIM) di kepolisian.

Adrianus menjelaskan, dari empat praktik pungli tadi, peradilan tilang paling amburadul. Selama ini, tata cara peradilan tilang yang digelar setiap Jumat kerap bermasalah. Antrean pelanggar tilang mengular serta menjamurnya calo sidang.

Karena itu, dalam waktu dekat Ombudsman berencana memanggil Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, serta Kepolisian sebagai lembaga terkait.

 


(NIN)