Sidang Perdana Praperadilan Irman Gusman Digelar Hari Ini

Arga sumantri    •    Selasa, 18 Oct 2016 08:44 WIB
irman gusman ditangkap
Sidang Perdana Praperadilan Irman Gusman Digelar Hari Ini
Irman Gusman/ANT/Hafidz Mubarak

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini menggelar sidang perdana praperadilan Irman Gusman. Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu menggugat penetapan tersangkanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Praperadilan Irman nanti sekitar pukul 09.00 WIB," kata Kuasa Hukum Irman, Razman Arief Nasution saat dikonfirmasi, Selasa (18/10/2016).

Sidang praperadilan Irman dipimpin hakim tunggal I Wayan Karya. Agenda sidang perdana ini berisi pembacaan permohonan praperadilan pihak Irman Gusman.

Irman ditangkap tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17 September. Dia disangka menerima Rp100 juta dari bos CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto dan istrinya, Memi. Pemberian itu diduga berkaitan dengan kuota gula impor.

Baca: Irman Gusman Praperadilankan KPK

Awalnya, penyidik KPK menyelidiki dugaan Sutanto memberikan uang kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Farizal. Pemberian duit diduga terkait kasus penjualan gula tanpa label SNI oleh CV Rimbun Padi Berjaya tanpa label SNI yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Padang.

Dalam proses pengadilan, Sutanto, mantan Direktur CV Rimbun Padi Berjaya, diduga membayar Farizal agar membantunya di persidangan. Farizal kemudian bertindak seolah-olah sebagai penasihat hukum Sutanto.

Di tengah penyelidikan perkara, KPK mengetahui ada pemberian duit kepada Irman, tapi dalam kasus lain. Irman diduga mendapat Rp100 juta terkait pengurusan kuota gula impor yang diberikan Perum Bulog kepada CV Semesta Berjaya pada 2016.

Irman diketahui sempat berkomunikasi dengan Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti. Dia diduga memberikan rekomendasi pada CV Semesta Berjaya supaya mendapat jatah gula impor.

KPK menetapkan Irman sebagai tersangka penerima suap dan diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

 


(OJE)