Polri Pastikan tak Lindungi Polisi Bermasalah

Achmad Zulfikar Fazli    •    Sabtu, 15 Oct 2016 16:26 WIB
pungli
Polri Pastikan tak Lindungi Polisi Bermasalah
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar. Foto: MI/Rommy

Metrotvnews.com, Jakarta: Polisi yang bermasalah dipastikan tidak akan dilindungi. Institusi Polri siap memberikan sanksi kepada anggotanya yang terbukti bermasalah.
 
Kepala Divisi Humas MabesPolri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, pihaknya bertekad membersihkan seluruh sektor pelayanan publik dari praktik pungutan liar. Menurut Boy, hal ini sesuai amanat Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
 
"Kalau ada yang melakukan, jangan berlindung di balik institusi," kata Boy dalam diskusi dengan topik 'Pungli, Retorika dan Realitas' di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (15/10/2016).
 
Boy mengatakan, ada tiga lapis tindakan hukuman yang bakal diberikan kepada anggotanya yang terlibat pungli, yakni tindakan disiplin dan kode etik, pencopotan secara tidak hormat, dan dilanjutkan ke ranah hukum pidana.
 
"Jangan sampai ada anggoya yang terlena (terhadap pungli)," kata Boy.
 
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian membentuk tim untuk memberantas praktik pungutan liar, terutama di sektor pelayanan publik.
 
Tim tersebut telah bertindak dengan mencokok tiga anggota Polda Metro Jaya lantaran melakukan pungli di pelayanan SIM keliling.
 
Ombudsman mencatat ada empat tempat yang marak terjadi pungli, salah satunya di instansi kepolisian. Pungli itu marak terjadi saat pembuatan SIM dan proses tilang. Selain itu, praktik pungli juga marak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan kantor Imigrasi.
 
Polda Metro Jaya menemukan 33 kasus pungutan liar yang melibatkan anggota polisi. Semua anggota polisi itu kini telah ditindak.
 
Selain Polda Metro Jaya, penindakan pungli yang melibatkan personel kepolisian juga dilakukan Polda di beberapa daerah. Di antaranya, Polda Sumatera Utara mengungkap enam kasus yang melibatkan sembilan petugas kepolisian, Polda Jawa Barat mengungkap empat kasus yang melibatkan empat petugas.
 
Polda Papua satu kasus yang melibatkan dua petugas, Polda Nusa Tenggara Barat dua kasus yang melibatkan tiga petugas, Polda Gorontalo satu kasus yang melibatkan empat petugas, Polda Jambi 10 kasus yang melibatkan 10 petugas, dan Polda Kepri satu kasus yang melibatkan satu petugas.


 
(FZN)