Sjamsul Nursalim Disebut Telah Memenuhi Kewajiban BLBI

   •    Jumat, 10 Aug 2018 03:35 WIB
kasus blbi
Sjamsul Nursalim Disebut Telah Memenuhi Kewajiban BLBI
erdakwa kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI Syafruddin Arsyad Temenggung (kiri) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/8). Foto: Antara/Reno Esnir

Jakarta: Mantan Kepala Divisi Aset Manajemen Investasi (AMI) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Ary Zulfikar menyebut Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) telah memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan yang tertera dalam Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA). 

Ary yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan terdakwa mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung itu mengatakan, dalam MSAA disepakati kewajiban yang harus dibayar Sjamsul Nursalim sebesar Rp28,4 triliun yang telah disepakati dan mengikat antara Sjamsul dan pemerintah.

Jumlah itu, kata dia, telah dipenuhi oleh Sjamsul Nursalim dengan pembayaran tunai senilai Rp1 triliun dan pembayaran dengan aset berupa 12 perusahaan senilai Rp27,4 trilyun. Karena sudah memenuhi kewajiban dalam MSAA, maka BPPN atas perintah Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) memberikan SKL kepada Sjamsul.

"Jadi memang di laporan BPK 2002 juga diuraikan permasalahan utang petambak DCD di FDD E&Y juga ada uraian tentang utang petambak," kata Ari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Agustus 2018 kemarin. 

Kuasa hukum Syafruddin, Hasbullah kemudian mengonfirmasi soal keterangan Ary dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Keterangan Ary dalam BAP itu terkait penerbitan surat pemenuhan kewajiban bagi Sjamsul.

"Ya saya mengetahui adanya pengeluaran surat untuk BDNI dari BPPN, surat Nomor SKL-22/PKPS-BPPN /0404 Jakarta 26 April 2004 perihal pemenuhan kewajiban pemegang saham. Maksudnya, dikeluarkan surat tersebut bahwa BPPN menganggap pemenuhan kewajiban pemegang saham Sjamsul Nursalim berdasarkan SK KKSK 7 Oktober 2002, KKSK 4 Februari 2004, KKSK 17 Maret 2004, dan surat menteri BUMN adalah telah selesai," kata Hasbullah membacakan keterangan Ary. 

Baca: Kredit Macet Petambak Udang Rp4,8 Triliun

Ary membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut. Menurut dia, Sjamsul telah memenuhi kewajiban Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS). Artinya, kata dia, kewajiban Sjamsul kepada negara sudah tidak ada lagi. 

"Ya berdasarkan perjanjian dan dia sudah penuhi, tidak ada lagi. Jadi berbicara mengenai pemenuhan pemegang saham berdasarkan MSAA dan KKSK," ujarnya.

Tidak hanya itu, menurut Ary, konsultan keuangan yang diminta BPPN, Ernst and Young untuk melakukan financial due diligence atas aset-aset perusahaan yang diserahkan SN tidak menemukan adanya misrepresentasi. Bahkan, menurut dia, nilai ke-12 perusahaan yang diserahkan kepada BPPN lebih besar US$1,3 juta daripada nilai penyerahan awalnya sebesar Rp27,4 triliun. 



(DMR)