KPK Ogah Tunda Pemeriksaan Fredrich

Arga sumantri    •    Kamis, 11 Jan 2018 15:45 WIB
korupsi e-ktp
KPK Ogah Tunda Pemeriksaan Fredrich
Fredrich Yunadi - MI/Arya Manggala.

Jakarta: Fredrich Yunadi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda pemeriksaan dirinya sebagai tersangka. KPK bergeming dan tetap akan memeriksa mantan pengacara Setya Novanto itu pada Jumat, 12 Januari.

"Kami akan tetap menunggu mereka datang ke KPK untuk dilakukan pemeriksaan besok," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 11 Januari 2018.

Fredrich meminta pemeriksaan ditunda lantaran memunggu hasil sidang kode etik yang bakal digelar Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Febri mengatakan, KPK menghargai proses pemeriksaan kode etik tersebut, namun tidak bisa serta merta mengubah jadwal pemeriksaan yang sudah ditentukan. 

"Proses hukum berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Besok pemanggilan dua tersangka ini, sudah kita sampaikan pemanggilan sejak 9 Januari," tutur dia. 

Febri bilang proses sidang kode etik bisa tetap berjalan tanpa mengganggu proses hukum di lembaga antirasuah. Hal serupa, kata dia, terjadi dalam kasus dokter Bimanesh Sutarjo yang menjadi tersangka dalam perkara yang sama.

"Kalau Peradi mau pemeriksaan kode etik, di IDI (ikatan dokter Indonesia) kan sudah juga melakukan pemeriksaan kode etik. Itu memang domain organisasi profesi masing-masing," ucap Febri.

(Baca juga: Fredrich Minta Pemeriksaan Sebagai Tersangka Ditunda)

Hari ini tim kuasa hukum Fredrich menyambangi KPK guna menyerahkan surat permintaan penundaan pemeriksaan yang dijadwalkan Jumat, 12 Januari 2018. Ketua tim pengacara Fredrich, Sapriyanto Refa mengatakan, pihaknya meminta agar pemeriksaan ditunda sampai ada keputusan sidang kode etik advokat terhadap Fredrich. 

KPK tengah mengusut kasus dugaan merintangi penyidikan kasus KTP-elektronik Setya Novanto. Fredrich dan dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo jadi tersangka dalam kasus itu. 

Keduanya diduga kuat telah menghalang-halangi proses penyidikan perkara korupsi KTP-el yang menjerat Novanto. Fredrich dan Bimanesh dijerat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK melalui Ditjen Imigrasi juga mencegah keduanya bepergian ke luar negeri per 8 Desember 2017. Pencegahan juga dilakukan untuk ajudan Novanto AKP Reza Pahlevi, M Hilman Mattauch, dan Achmad Rudyansyah.

(Baca juga: Perawat Hingga Politikus Diperiksa soal Kasus 'Penyelamatan' Novanto)
 


(REN)