Komnas HAM: Kasus Munir tak Berhenti di Pollycarpus

Erandhi Hutomo Saputra    •    Jumat, 14 Oct 2016 19:12 WIB
kasus munir
Komnas HAM: Kasus Munir tak Berhenti di Pollycarpus
Ilustrasi. Foto: MI/Galih Pradipta

Metrotvnews.com, Jakarta: Komnas HAM meyakini kasus pembunuhan aktivis HAM Said Thalib Munir tidak berhenti di Pollycarpus Budi Priyanto. Munir diyakini dibunuh secara sistematis dan ada aktor intelektual yang mendalangi semua itu.
 
Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga meyakini ada komando khusus untuk menghabisi Munir. “Dalam UU Pengadilan HAM ada istilah sistematis, kalau sistematis itu (berarti) ada komando, itu yang belum (diusut), kalau Polly kan memposisikan (sebagai) pelaku dan menghukum pelaku saja, tapi soal sistematis itu bisa ada pihak lain,” kata Sandra di Kantor Komnas HAM Jakarta, Jumat (14/10/2016).
 
Menurut Sandra, putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir dibuka ke publik adalah salah satu jalan keluar untuk mengetahui siapa komando utama dalam pembunuhan misterius tersebut.
 
“Bukan dokumennya yang penting, tapi (yang terpenting) tindak lanjut, rekomendasi dari TPF itu yang paling penting (untuk) ditindaklanjuti,” kata Sandra.
 
Tindak lanjut yang ia maksud yakni dokumen TPF yang harus dibuka dan peninjauan kembali atas kasus Munir. Jika ditemukan ada indikasi pelanggaran HAM berat. Komnas HAM akan melakukan penyelidikan bekerjasama dengan Kejaksaan Agung sesuai instrumen UU Pengadilan HAM.
 
“Kalau semua pihak punya political will dan Presiden benar-benar ingin mengungkap kasus Munir, harusnya semua pihak ikut mendukung. Ada pengungkapan kebenaran dan penyelesaian hukum yang adil dan transparan,” ujarnya.

 

Terkait pengakuan Kementerian Sekretariat Negara yang tidak mempunyai dokumen TPF, Sandra meyakini dokumen TPF masih ada di pihak lain.
 
“Kalau di Setneg tidak ada pasti di tempat lain ada, di (eks) anggota TPF atau mungkin di rumah pak SBY (Presiden SBY) ada,” katanya.
 
Komisi Informasi Pusat, Senin, 10 Oktober 2016, memenangkan gugatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) ke Kementerian Sekretaris Negara perihal temuan Tim Pencarian Fakta (TPF) atas kematian aktivis HAM, Munir Thalib.
 
KIP memutuskan pemerintah harus membuka hasil temuan TPF tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Munir Said Thalib maninggal pada 7 September 2004 di pesawat Garuda GA-974 kursi 40 G saat terbang menuju Amsterdam, Belanda, untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Utrecht. Ia dibunuh dengan racun arsenik yang ditaruh ke makanannya.
 
Pada tanggal 12 November 2004 dikeluarkan kabar bahwa polisi Belanda (Institut Forensik Belanda) menemukan jejak-jejak senyawa arsenikum setelah autopsi. Hal ini juga dikonfirmasi oleh polisi Indonesia.
 
Pada 20 Desember 2005, pilot Garuda, Pollycarpus Budihari Priyanto dijatuhi vonis 14 tahun hukuman penjara atas pembunuhan terhadap Munir. Hakim menyatakan bahwa Pollycarpus yang sedang cuti menaruh arsenik di makanan Munir.
 
Pada 19 Juni 2008, Mayjen (Purn) Muchdi Pr ditangkap dengan dugaan menjadi otak pembunuhan Munir. Beragam bukti kuat dan kesaksian mengarah padanya. Namun, pada 31 Desember 2008, Muchdi divonis bebas. Vonis kontroversial ini membuat 3 hakim yang mengadili diperiksa. Hingga kini belum diketahui siapa yang menjadi otak utama pembunuh aktivis HAM itu.




(FZN)

Warga Jatinegara Beri Sumbangan Dana Kampanye untuk Agus

Warga Jatinegara Beri Sumbangan Dana Kampanye untuk Agus

12 hours Ago

Calon Gubernur DKI Jakarta Agus Yudhoyono mendapatkan sumbangan dari warga saat berkampanye di …

BERITA LAINNYA