Kemendagri: Perppu tak Bidik Ormas Tertentu

Lis Pratiwi    •    Sabtu, 15 Jul 2017 16:59 WIB
perppu pembubaran ormas
Kemendagri: Perppu tak Bidik Ormas Tertentu
Direktur Keormasan Kemendagri, La Ode Ahmad. Metrotvnews.com/Lis Pratiwi

Metrotvnews.com, Jakarta: Tudingan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon perihal Peraturan Perundang-Undangan (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang pembubaran ormas yang menyisir organisasi Islam ditanggapi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Direktur Keormasan Kemendagri, La Ode Ahmad mengatakan penerapan perppu berlaku bagi seluruh ormas dan warga negara yang akan mendirikan ormas.

"Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa perppu ini lahir tidak untuk melihat atau untuk memotret satu ormas," kata La Ode dalam diskusi bertajuk Cemas Perppu Ormas di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 15 Juli 2017.

La Ode menambahkan penerbitan perppu merupakan langkah preventif pemerintah menanggapi perkembangan ormas aliran tertentu dengan memperbaiki regulasi yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.

Perppu ini, kata dia, merupakan satu instrumen hukum yang lebih memadai dan sistematis dalam mengatur organisasi kemasyarakatan. Tujuannya, mempertegas larangan bagi ormas sehingga pemberian sanksi lebih terukur. Termasuk ideologi ormas harus sejalan dengan negara.

"Sudah jelas kita tak mungkin mengembangkan apalagi menyebarluaskan paham yang bertentangan dengan Pancasila," kata La Ode.

La Ode mengingatkan, setiap individu juga dilarang menciptakan permusuhan bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Bagi organisasi yang melanggar, La Ode menuturkan ada tiga langkah yang akan dilakukan pemerintah, yakni memberi teguran tertulis, menghentikan kegiatan, hingga mencabut status badan hukum organisasi.

Baca: Yang Perlu Setelah Perppu

Pemerintah resmi menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 atas Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada 11 Juli 2017. Sejumlah pasal dalam UU Ormas dihapus, direvisi, dan ditambahi. Melalui Perppu ini pemerintah bisa membubarkan ormas tanpa melalui pengadilan.

Penerbitan Perppu dipicu temuan pemerintah terhadap ideologi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinilai bertentangan dengan Pancasila.




(UWA)