KPK: Kemenkumham Jangan Obral Remisi buat Koruptor Kakap

Surya Perkasa    •    Jumat, 18 Aug 2017 13:42 WIB
remisi koruptor
KPK: Kemenkumham Jangan Obral Remisi buat Koruptor Kakap
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif. Foto: Antara/Hafidz Mubarak A.

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkritik Kementerian Hukum dan HAM yang memberikan remisi untuk sejumlah koruptor kelas kakap. Kementerian yang dipimpin Yasonna Laoly ini pun diminta tak sembarangan beri pengurangan hukuman.

"Kami berharap, kepada Kementerian Hukum dan HAM, ya remisi itu jangan diobral. Terutama untuk tindak pidana serius," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat berbincang dengan Metrotvnews.com, di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 18 Agustus 2017.

Dia menyebut, sejumlah terpidana korupsi tak layak mendapat remisi karena perbuatannya merugikan negara. Jatah remisi sepatutnya diberikan ke terpidana lain yang tidak terkena kasus serius.

Hal ini juga berlaku untuk kasus pidana luar biasa lainnya. Baik itu tindak pidana terorisme, narkoba maupun korupsi. "Berikan remisi tindak pidana yang tidak serius," tegas dia.

Terpidana kasus korupsi yang berhak mendapat remisi telah ada aturannya. Mereka yang berhak mendapat remisi adalah yang menjadi justice collaborator dan membantu mengungkap kasusnya.

Biasanya, KPK dimintai rekomendasi sebelum Kemenkumham memberikan remisi ke tersangka korupsi. Namun, seluruh keputusan dan kewenangan tetap berada di tangan Kemenkumham.

"Ya, itu bukanlah hak kami. Tapi hak dari kementerian hukum dan HAM," kata Laode.

Baca: ?Terpidana Kasus Korupsi Dapat Remisi

Sebelumnya, ada sekitar 17 narapidana koruptor yang sempat mengusulkan pengajuan remisi. Mereka adalah Chairun Nisa, Sherry Kojongian, mantan Gubernur Banten Ratu Atut, adik Ratu Atut: Tubagus Chaeri Wardhana, mantan politikus Demokrat Angelina Sondakh, eks pegawai pajak Gayus Tambunan, dan Anggoro Widjojo.

Selain itu, ada mantan Bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin, mantan Ketua SKK Migas Rudi Rubiandini, mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, mantan Kakorlantas Irjen Pol Djoko Susilo, Ahmad Fathanah, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Ketua PPP Suryadharma Ali, mantan Menteri ESDM Jero Wacik, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. 

Namun dari 17 nama, hanya dua yang disetujui Kemenkumham, yakni Gayus dan Nazaruddin. Gayus mendapat remisi enam bulan, sedangkan Nazaruddin menerima pengurangan hukuman lima bulan.




(OGI)

Hakim Tegur Irvanto

Hakim Tegur Irvanto

15 hours Ago

Hakim Yanto menyebut, Irvanto memang berhak membantah keterangan para saksi. Namun demikian, Ir…

BERITA LAINNYA