Beleid Perkawinan tak Ramah Perempuan

   •    Jumat, 21 Apr 2017 15:31 WIB
uu perkawinan
Beleid Perkawinan tak Ramah Perempuan
Ilustrasi. Foto: Antara/Regina Safri

Metrotvnews.com, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mendesak pemerintah memberikan perlindungan terhadap perempuan dari praktik perkawinan anak. Ini dilakukan demi menyelamatkan hak pendidikan dan kesehatan mereka.

"Sampai saat ini, Indonesia belum mengubah Undang-Undang Perkawinan yang masih memperbolehkan anak perempuan berusia 16 tahun untuk menikah," ujar Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi Widodo Eddyono seperti dilansir Antara, di Jakarta, Jumat 21 April 2017.

Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengizinkan terjadi pernikahan jika pria sudah berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam keputusan nomor 30-74/PUU-XII/2014 juga menyatakan pasal tersebut tak bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945. 

"Padahal, situasi ini menimbulkan diskriminasi dan melanggengkan ketidaksetaraan kedudukan hukum bagi anak perempuan yang diizinkan kawin sejak 16 tahun," kata Supriyadi.

Ia menerangkan, perempuan yang kawin di usia anak akan tercerabut dari kesempatan menuntaskan pendidikan 12 tahun. Perkawinan anak juga berpotensi menanggung beban pengasuhan anak dan keluarga.

"Perkawinan anak juga turut menyumbang angka kematian ibu dan anak yang tinggi di Indonesia," tuturnya.
 

Pasal 27 ayat 1 UUD 1945
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya


Berdasarkan data WHO pada 2014, perempuan yang melahirkan pada usia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin. Risiko ini meningkat dua kali lipat pada anak usia 15-19 tahun.

Fakta Profil Anak Indonesia yang disusun oleh BPS pada 2015 menunjukkan presentase perkawinan anak usia 10-17 tahun di perkotaan sebesar 0,9 persen, sedangkan di pedesaan mencapai 2,24 persen.

Dari data itu diketahui 35,83 persen anak perempuan kawin sebelum usia 15 tahun, 39,45 persen di usia 16 tahun, dan 24,72 persen di usia 17 tahun.

"Kenyataan ini menunjukkan perkawinan anak telah melanggar hak anak. Di antaranya adalah hak atas pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, dan hak untuk bebas dari kekerasan seksual," ujar Supriyadi.

Sejumlah kelompok masyarakat sipil sempat mengajukan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pencegahan Perkawinan Anak (Perppu Penghentian Perkawinan Anak) sejak 2016.

Rancangan tersebut sudah didiskusikan bersama Kantor Staf Presiden serta Kementerian Agama. "Namun mangkrak hingga saat ini tanpa kejelasan kelanjutan pembahasan dan pengesahannya," kata dia.

Ia berharap pemerintah menunjukkan dukungan nyata dengan mengambil kebijakan strategis yang dapat mengakhiri praktik tersebut.

 


(UWA)

Bacakan Pledoi, Andi Narogong Minta Maaf

Bacakan Pledoi, Andi Narogong Minta Maaf

5 hours Ago

Jakarta: Terdakwa korupsi pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2013 Andi Narogong memba…

BERITA LAINNYA