Ratu Atut Dituntut Delapan Tahun Penjara

Damar Iradat    •    Jumat, 16 Jun 2017 13:04 WIB
kasus ratu atut
Ratu Atut Dituntut Delapan Tahun Penjara
Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Foto: MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dituntut delapan tahun penjara. Atut dinilai terbukti melakukan korupsi dengan mengatur proses pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit rujukan Banten.
 
"Menuntut delapan tahun pejara dan denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan," kata Jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Juni 2017.
 
Atut juga dituntut pidana tambahan, yakni membayar uang pengganti sebesar Rp3,8 miliar. Uang pengganti ini merupakan uang yang diperoleh Ratu Atut dalam perkara korupsi tersebut.
 
Dalam pertimbangannya, jaksa menilai perbuatan Atut sebagai pejabat negara tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Atut juga dinilai turut serta menikmati dan menerima uang serta fasilitas yang didapatkan dari hasil korupsi.
 
Selain itu, yang memberatkan Atut yakni mantan Gubernur Banten itu merupakan narapidana dalam kasus korupsi lain. Jaksa juga menilai Atut terbukti merugikan negara sebesar Rp79,7 miliar dalam pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten.
 
Dalam surat dakwaan, Ratu Atut selama menjadi Plt Gubernur pada periode 2007-2012 dan Gubernur periode 2012-2017 mengangkat dan memberhentikan beberap kepala dinas Pemprov Banten. Kepala dinas yang diangkat dimintai komitmen loyalitas.
 
Mereka yang diangkat dipaksa menyetor uang untuk kepentingan Atut. Seperti meminta fulus dari Kepala Dinas Kesehatan Djaja Buddy Suhardja yang dilantik pada Februari 2006 sebesar Rp100 juta.
 
Atut juga meminta uang kepada Hudaya Latuconsina sebanyak sebesar Rp150 juta. Hudaya diangkat dan dilantik Atut menjadi Kadis Perindustrian dan Perdagangan pada 2008 dan menjadi Kadis Pendidikan pada Januari 2012.
 
Selain itu Atut juga menagih uang dari Kadis Sumber Daya Air Iing Suwargi (dilantik Januari 2011) dan Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Sutadi (dilantik Agustus 2008), masing-masing Rp125 juta rupiah. Uang itu didapat dengan mengancam setiap kadis tersebut.
 


(FZN)

Pakar Nilai Sidang KTP-el Setya Novanto Sudah Seharusnya Dilanjutkan

Pakar Nilai Sidang KTP-el Setya Novanto Sudah Seharusnya Dilanjutkan

19 minutes Ago

Pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan menilai proses praperadilan Setya Novanto seharusnya gugur…

BERITA LAINNYA