KPK Berharap Kasus TPAPD di Bolaang Mongondow tak Berhenti

Achmad Zulfikar Fazli    •    Senin, 09 Oct 2017 15:49 WIB
pengrusakankasus korupsi
KPK Berharap Kasus TPAPD di Bolaang Mongondow tak Berhenti
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Antara/Wahyu Putro A

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap perkara penyalahgunaan dana Tim Panitia Penyusun Anggaran Daerah (TPPAD) Bolaang Mongondow tak berhenti karena kasus dugaan suap kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono. Masih ada satu proses penyidikan terkait perkara tersebut.

"Kasus ini telah menjadi perhatian bersama KPK-Polri agar dituntaskan. Semoga indikasi suap terhadap Kepala PT Manado tidak membuat penanganan perkara ini berhenti," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Senin 9 Oktober 2017.

Menurut dia, KPK sudah mensupervisi perkara ini dari Polres Bolaang Mongondow sejak 2014. Hasil supervisi itu, sejumlah pihak dalam kasus ini sudah diproses ke Pengadilan Tipikor.

Enam orang di antaranya sudah dijatuhi putusan Pengadilan Tipikor yang berkekuatan hukum tetap, yaitu, Cimmy Wua, PPTK baru; Mursid Potabuga, PPTK lama; Ferri Sugeha, PA; Farid Asimin, KPA; IKRAM lasinggaru, bendahara dan Suharjo Makalalag, Ka Dinas Pertambangan selaku pihak ke-3.

Febri mengatakan, penyidikan kasus ini pun belum selesai. Pihak peminjam dana TPAPD masih diproses. Berkas perkaranya, lanjut dia, masih berada di antara Kepolisian dan kejaksaan.

"Sementara itu, untuk mantan bupati, Marlina Moha S, masih dalam proses banding saat ini," tambah dia.

KPK menangkap politikus muda Golkar, Aditya Anugrah Moha bersama Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Manado Sudiwardono. Moha diduga menyuap Sudiwardono untuk mengamankan banding perkara korupsi yang dilakukan ibunya, Marlina Moha Siahaan.

Fulus sebesar 64 ribu dolar Singapura digelontorkan Moha untuk memengaruhi putusan banding perkara sehingga penahanan Marlina tidak dilakukan. Sebelumnya, uang dengan total 60 ribu dolar Singapura juga pernah diberikan dalam dua kesempatan berbeda.

Aditya disangkakan melanggara PAsal 6 ayat (1) huruf a tau Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan Sudiwardono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001.


(MBM)