Jaksa Agung Membantah Merecoki KPK

Husen Miftahudin    •    Rabu, 11 Oct 2017 14:12 WIB
kejaksaan agung
Jaksa Agung Membantah Merecoki KPK
Jaksa Agung M. Prasetyo/ANT/M. Agung Rajasa

Metrotvnews.com, Jakarta: Jaksa Agung M. Prasetyo membantah meminta kewenangan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikembalikan ke Kejaksaan. Pernyataan di Komisi III itu hanya masukan agar lembaga antirasywah berjalan sesuai koridor.

Omongan itu pun dalam konteks membandingkan KPK dengan lembaga serupa di Malaysia dan Singapura. "Yang sebenarnya guna melakukan perbaikan lembaga penegak hukum, khususnya KPK masih harus menghadapi tantangan berat," tegas Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 11 Oktober 2017.

Dia menyesalkan banyak pemberitaan media salah kaprah. Akibatnya, pemahaman dan opini salah berkembang di masyarakat.

Dia bersyukur anggota dan Ketua Komisi Hukum mengklarifikasi pernyataannya.  "Kami anggap hal tersebut sebagai dinamika untuk penataan. Bagaimana agar proses hukum tidak dilaksanakan dengan justru melanggar hukum dan undang-undang," papar Prasetyo.

Pada rapat dengar pendapat (RDP) antara Jaksa Angung dengan Komisi III DPR, 11 September lalu, Prasetyo menyindir kewenangan penuntutan di KPK. Meski sudah diberi kewenangan lebih, KPK belum mampu menyaingi indeks persepsi korupsi (IPK) yang diberikan institusi pemberantasan korupsi di negara-negara tetangga.

"IPK pada 2016, Malaysia mendapat skor 49 dengan peringkat 55. Sedangkan Singapura mendapat skor 84 dengan peringkat 7 dari 170-an negara yang disurvei," ungkap Prasetyo.

IPK tak pula mengalami kenaikan signifikan meski KPK kerap menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Di tahun yang sama, IPK Indonesia hanya mendapat skor 37 dan menduduki peringkat 90.

Prasetyo membandingkan kewenangan KPK dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) di Malaysia dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) di Singapura. Mereka mendapat hasil lebih baik meski hanya memiliki fungsi penyelidikan dan penyidikan.

Kewenangan penuntutan di Malaysia dan Singapura, terang Prasetyo, sepenuhnya milik Kejaksaan. Divisi penututan SPRM tetap harus mendapat izin Jaksa Agung Malaysia dalam setiap pelaksanaan tugas.

Intinya, jelas Prasetyo, kejaksaan di Singapura dan Malaysia merupakan institusi berwenang menentukan dapat/tidaknya suatu perkara ditingkatkan ke tahap penuntutan dan disidangkan di pengadilan. Itu perwujudan universal sistem penuntutan tunggal yang berlaku di setiap negara

"Tugas dan kewenangan yang dimiliki CPIB dan SPRM maupun kejaksaan dan kepolisian di kedua negara ternyata dinilai mampu menciptakan pemberantasan korupsi yang efektif," ujar Prasetyo.


(OJE)