KPK Percaya Hakim Pengadil Novanto Independen

Damar Iradat    •    Jumat, 08 Dec 2017 08:46 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
KPK Percaya Hakim Pengadil Novanto Independen
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) percaya majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bakal independen menyidang Ketua DPR Setya Novanto.
 
"Kami percaya dengan independensi dan imparsialitas kekuasaan kehakiman yang ditunjukan dari hakim-hakim yang akan mengadili," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 7 Desember 2017.
 
Febri menambahkan, KPK tidak khawatir dengan komposisi majelis hakim yang akan mengadili Novanto. Meski ada sedikit perubahan komposisi, mantan aktivis Indonesia Corruption Watch itu meyakini hakim bakal profesional dalam menyidang Ketua DPR RI itu.
 
"Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari komposisi majelis hakim yang baru, kami hormati itu," ungkapnya.
 
Sidang perdana Setya Novanto digelar pekan depan. Sidang diagendakan setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menentukan majelis hakim dan perangkat persidangan.
 
Ada sedikit pergantian dalam susunan majelis hakim yang mengadili perkara korupsi KTP elektronik (KTP-el) kali ini. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yanto akan menjadi ketua majelis hakim menggantikan hakim John Halasan Butarbutar yang dimutasi ke Pengadilan Tinggi Pontianak.
 
Pemilihan ketua majelis hakim menjadi hak prerogatif ketua pengadilan. Itu pula yang mendasari Yanto memutuskan mengetuai majelis hakim kasus korupsi KTP-el.
 
Sedangkan Franki Tambuwun, Emilia Djajasubagja, Anwar, dan Ansyori Syaifudin tetap sebagai hakim anggota. Tak adanya pergantian hakim anggota lantaran dianggap telah menguasai perkara.

Baca: Novanto Terima USD7 Juta dari Proyek KTP-el 

Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el untuk kedua kalinya. Novanto diduga menguntungkan diri sendiri dan korporasi dari megaproyek tersebut.
 
Novanto bersama Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, serta dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, diduga kuat merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun.
 
Novanto dan Andi Narogong juga diduga mengatur proyek sejak proses penganggaran hingga pengadaan KTP-el. Keduanya disebut menerima Rp574,2 miliar hasil dari keuntungan proyek ini.
 
Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.




(FZN)

Opsi: Setnov Bicaralah! (2)

Opsi: Setnov Bicaralah! (2)

8 minutes Ago

Peradilan Setya Novanto ibarat drama hukum. Persidangan sempat diwarnai aksi bisu Setnov. Duduk…

BERITA LAINNYA