Kuasa Hukum Bantah Fredrich Pesan Kamar Rumah Sakit

Arga sumantri    •    Kamis, 11 Jan 2018 21:10 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
Kuasa Hukum Bantah Fredrich Pesan Kamar Rumah Sakit
Mantan kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi. MI/Arya Manggala.

Jakarta: Fredrich Yunadi membantah memesan kamar rawat inap di RS Medika Permata Hijau, Jakarta Selatan, sebelum Setya Novanto kecelakaan. Ketua tim pengacara Fredrich, Sapriyanto Refa menyebut kliennya baru datang ke rumah sakit saat Novanto dirawat.

"Waktu kejadian tabrakan itu kan sore, 18.30-an, pak Fredrich datang ke sana kan setelah kejadian," kata Refa di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 11 Januari 2018.

Refa mengklaim kliennya tak mungkin juga memesan satu lantai di RS Medika. Sebab, menurut cerita yang didapat dari Fredrich, saat itu sudah ada pasien lain di lantai empat, tempat Novanto dirawat.

"Silakan tanyakan ke penyidik KPK yang hadir waktu itu. Waktu itu juga hadir mengunjungi (Novanto) Pak Agung Laksono," kata Refa.

Refa juga tak yakin kliennya ikut berperan dalam dugaan manipulasi data medis Novanto. Fredrich, kata Refa, tak memiliki kapasitas untuk melakukan hal itu. 

"Kalau itu terlalu jauh, apa iya pak Fredrich mampu memengaruhi dokter. Itu kan rahasia pasien, hanya dokter dan pasien," tambah Refa. 

Refa mengklaim, apa yang dilakukan kliennya selama menjadi kuasa hukum Novanto sudah sesuai kode etik advokat. Namun, ia tak mempermasalahkan jika lembaga anti-korupsi punya pendapat lain. 

"Boleh dong kita punya pandangan yang berbeda. Tinggal nanti bagaimana pembuktian Pak Fredrich dan KPK," ujarnya. 

KPK menetapkan Fredrich sebagai tersangka dugaan obstruction of juctice atau menghalang-halangi proses penyidikan perkara KTP-elektronik dengan tersangka Setya Novanto. Selain Fredrich, lembaga anti-rasuah juga menetapkan dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Selatan, Bimanesh Sutarjo, sebagai tersangka.

Fredrich dan Bimanesh dijerat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK melalui Ditjen Imigrasi juga mencegah keduanya bepergian ke luar negeri sejak 8 Desember 2017. Pencegahan juga dilakukan untuk ajudan Novanto AKP Reza Pahlevi, M Hilman Mattauch, dan Achmad Rudyansyah.


(DRI)