Steffy Burase Dicecar Soal Aliran Dana Aceh Marathon 2018

Juven Martua Sitompul    •    Rabu, 01 Aug 2018 23:08 WIB
OTT Gubernur Aceh
Steffy Burase Dicecar Soal Aliran Dana Aceh Marathon 2018
Model asal Manado, Fenny Steffy Burase di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/8). Foto: Antara/Reno Esnir

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan pemeriksaan Tenaga Ahli Aceh Marathon Fenny Steffy Burase. Steffy diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pada pemeriksaan kali ini, Steffy dicecar soal bukti dan informasi aliran dana suap DOKA tersebut ke sejumlah kegiatan. Salah satunya, ke kegiatan Aceh Marathon 2018.

"Penyidik terus mendalami informasi aliran dana terkait Aceh Marathon," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 1 Agustus 2018.

Steffy yang diperiksa hampir 12 jam itu menyebut materi pemeriksaannya kali ini hampir sama dengan pemeriksaan sebelumnya. Termasuk, soal acara Aceh Maraton.

"Cuma mengklarifikasi aja dari yang kemarin kan. ‎Mencocokan," kata Steffy.

Fahri Timur selaku kuasa hukum Steffy pun mengakui kalau penyidik KPK masih mencecar kliennya soal aliran dan Aceh Maraton. Sayangnya, dia tak mau menjelaskan detail pemeriksaan.

"Ya itu sudah diberikan ke penyidik ada hal yang tidak bisa kita ungkapkan, tapi ini pengembangan saja dari kemarin," kata Fahri.

Steffy sebelumnya pernah diperiksa pada Rabu, 18 Juli 2018 lalu. Saat itu, Steffy mengakui menerima aliran dana dari Irwandi untuk membiayai kegiatan Aceh Marathon.

Menurut Steffy, total uang yang bakal dialirkan ke acara marathon itu mencapai Rp13 miliar. Rencananya, uang itu akan digunakan untuk membeli medali, baju, dan peralatan acara lainnya.

KPK sebelumnya menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Empat tersangka itu yakni, Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf; Bupati Bener Meriah, Ahmadi;‎ serta dua pihak swasta Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri.

Baca: Teman Dekat Gubernur Aceh Kembali Diperiksa

Dalam kasus ini, Gubernur Irwandi diduga meminta jatah sebesar Rp1,5 miliar terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Irwandi meminta jatah tersebut kepada Bupati Bener Meriah, Ahmadi.

Namun, Bupati Ahmadi baru menyerahkan uang sebesar Rp500 Juta kepada Gubernur Irwandi lewat dua orang dekatnya yakni Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. ‎Diduga, pemberian tersebut merupakan bagian komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh.

Sebagai pihak penerima suap, Irwandi Yusuf, Hendri Yusuf, dan Syaiful Bahri disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Ahmadi sebagai pihak pemberi disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.




(DMR)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

6 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA