Ketua Komisi V Dicecar soal Kesepakatan Dana Aspirasi

Achmad Zulfikar Fazli    •    Rabu, 21 Sep 2016 19:52 WIB
suap proyek di kemenpu-pera
Ketua Komisi V Dicecar soal Kesepakatan Dana Aspirasi
Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis. MI/Palce

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis dipertanyakan soal adanya kesepakatan antara Komisi V dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami soal dana aspirasi untuk proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara. 

"Dikonfirmasi KPK kepada yang bersangkutan (Fary Djemy Francis) berkaitan dengan pertemuan rangkaian peristiwa yang berujung pada kesepakatan dana aspirasi PUPR," kata Kepala Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Jalan H. R. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2016).

Selain soal dana aspirasi, Politikus Gerindra itu juga ditanyakan tentang sejumlah fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa dalam kasus ini. Hal ini dilakukan guna mencari adanya dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.

"Fakta sidang akan didalami melalui berbagai cara, salah satunya kepada pihak yang diduga tahu," kata dia.

Sementara itu, Fary Djemy Francis selesai diperiksa KPK mengatakan, pemeriksaan ini merupakan lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya sebagai saksi dari tersangka Damayanti Wisnu Putranti, mantan anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan. Kini dia diperiksa untuk tersangka Andi Taufan Tiro, mantan anggota Komisi V Fraksi PAN.

"Inikan (pemeriksaan) untuk Taufan Tiro, sama kasus apa Damyanti. Semuanya sudah disampaikan," kata Fary.

Soal kabar adanya bagi-bagi duit kepada anggota Komisi V terkait proyek program aspirasi ini, Fary berkilah. "Nah tanya di sana (KPK). Sudah disampaikan ya," ucap dia.

Pada kasus ini, sejumlah anggota DPR diduga telah menerima suap dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir. Suap diberikan agar para wakil rakyat menyalurkan dana aspirasinya untuk pembangunan jalan di Maluku melalui Kementerian PUPR.

Anggota Dewan yang jadi tersangka penerima suap ialah Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto, dan Andi Taufan Tiro dari Komisi V DPR. Selain itu, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary serta dua kolega Damayanti: Julia Prasetyarini dan Dessy Edwin juga jadi pesakitan.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjojono mengaku sempat bertemu dengan pimpinan Komisi V DPR. Pertemuan informal itu membahas usulan atau program aspirasi dalam bentuk proyek-proyek agar dimasukkan ke APBN 2016.

Pertemuan ini juga terungkap dalam berkas tuntutan terdakwa Abdul Khoir. Di sana dijelaskan adanya pertemuan informal pimpinan dan kepala kelompok fraksi (kapoksi) Komisi V dengan pejabat-pejabat Kementerian PUPR, salah satunya Taufik Widjojono.

Pertemuan terjadi pada 14 September 2015, sesaat sebelum raker resmi di DPR. Undangan pertemuan itu hanya dikirim melalui pesan singkat (SMS) oleh Kabag Kesekretariatan Komisi V Prima M.B. Muwa.

Dalam pertemuan itu hadir Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis dan Wakil Ketua Komisi V DPR Lasarus. Ada pula Kapoksi PDIP Yoseph Umarhadi, Kapoksi Gerindra Muhamad Nizar Zahro, Kapoksi Demokrat Micahel Wattimena, Kapoksi PAN Andi Taufan Tiro, dan Kapoksi PKB Muhamad Toha diganti Musa Zainudin. Selain itu hadir pula Kapoksi PKS Yudi Widiana, Kapoksi PPP Epiyardi Asda, Kapoksi NasDem Syarif Abdulah, Kapoksi Hanura Fauzih Amro dan Muhidin Muhammad Said dari Golkar.

Dalam kesaksian Taufik yang tercantum di tuntutan Khoir terungkap, ada usulan atau program aspirasi yang disampaikan pimpinan Komisi V dan kapoksi. Sementara, Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin Mohamad Said mengaku tak tahu soal pertemuan itu. Namun, Muhidin menjelaskan bila pertemuan banyak membicarakan soal aspirasi.


(OGI)

Ditemani Anies, Sandiaga Serahkan LHKPN ke KPK

Ditemani Anies, Sandiaga Serahkan LHKPN ke KPK

6 minutes Ago

Bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno mendatangi gedu…

BERITA LAINNYA
Video /