Dirut PT OSMA Dicegah Berpergian Keluar Negeri

Achmad Zulfikar Fazli    •    Rabu, 19 Oct 2016 20:17 WIB
ott kpk
Dirut PT OSMA Dicegah Berpergian Keluar Negeri
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: Antara/Hafidz Mubarak

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melayangkan surat permohonan ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah Hartoyo selaku Direktur Utama PT Otoda Sukses Mandiri Abadi (OSMA) untuk berpergian keluar negeri. Hartoyo dicegah lantaran keterangannya dibutuhkan penyidik dalam kasus dugaan suap ijon proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kebumen.

"Penyidik KPK sudah mencegah Hartoyo untuk enam bulan ke depan," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/10/2016).

Yuyuk menjelaskan, pencegahan terhadap Hartoyo berlaku sejak 16 Oktober 2016. Hartoyo sampai saat ini masih menjalani pemeriksaan di KPK. Dia diperiksa sebagai saksi dari tersangka Ketua Komisi A DPRD Kebumen Yudhy Tri Hartanto.

"Sejauh ini masih sebagai saksi," kata Yuyuk.

(Baca juga: Dirut OSMA Diminta Menyerahkan Diri)

KPK telah menetapkan Ketua Komisi A DPRD Kebumen Yudhy Tri Hartanto dan PNS di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kebumen, Sigit Widodo sebagai tersangka, setelah tertangkap tangan pada 15 Oktober.


Ketua Komisi A DPRD Kabupatern Kebumen Yudhi Tri Hartanto mengenakan rompi oranye didampingi petugas berjalan keluar seusai menjalani pemeriksaan paska penangkapan dirinya dalam OTT KPK di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Minggu (16/10/2016). Foto: MI/Susanto

Keduanya diduga menerima suap terkait ijon proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen. Pada APBD Perubahan 2016, Dinas Pendidikan mendapatkan Rp4,8 miliar untuk pengadaan buku dan alat peraga.

Kemudian ada kesepakatan antara tersangka dan pengusaha dari Jakarta untuk mendapatkan proyek di Dinas Pendidikan. Tersangka dijanjikan fee 20 persen dari Rp4,8 miliar bila proyek teralisasi.

"Kemudian kesepakatan diterima Rp750 juta," jelas Basaria.

(Baca juga: Sempat Buron, Dirut OSMA Penuhi Panggilan KPK)

KPK mengamankan Rp70 juta dari tangan Yudhi sebagai bagian dari kesepakatan dalam OTT. Lembaga Antikorupsi mengendus uang tersebut berasal dari Hartoyo.

Sementara itu, Yudhy dan Sigit disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

 


(MBM)